Di Balik Layar Pendidikan: Kontribusi Staf dalam Pencegahan Perundungan

Di Balik Layar Pendidikan: Kontribusi Staf dalam Pencegahan Perundungan

Oktober 31, 2024  

Isu kekerasan dan perundungan di sekolah menjadi perhatian besar, terutama karena dampaknya yang signifikan terhadap kesejahteraan dan perkembangan siswa. Tim Penanganan Perundungan dan Kekerasan (TPPK) di sekolah, yang dibentuk oleh Kementerian Pendidikan, bertujuan untuk menciptakan lingkungan aman bagi siswa. Namun, dalam pelaksanaannya, peran tenaga kependidikan (tendik) sering kali kurang optimal karena kurangnya ruang bagi mereka untuk terlibat aktif dalam tim ini. Banyak sekolah menganggap bahwa tugas penanganan kekerasan adalah tanggung jawab utama guru atau kepala sekolah, sementara tendik hanya ditempatkan sebagai tenaga administratif.

Padahal, menurut perspektif fungsionalisme struktural Emile Durkheim, setiap komponen dalam masyarakat, termasuk sekolah, memiliki fungsi khusus yang saling mendukung dalam menjaga keteraturan sosial. Tendik dalam konteks ini memiliki posisi penting dalam membangun lingkungan sekolah yang harmonis. Mereka sering kali memiliki akses langsung kepada siswa dalam aktivitas sehari-hari yang tidak selalu terpantau oleh guru. Dengan keterlibatan mereka, pengawasan perilaku siswa dapat dilakukan dengan lebih efektif, khususnya di area seperti kantin, koridor, atau perpustakaan, yang merupakan tempat interaksi sosial penting.

Selain itu, Max Weber menjelaskan pentingnya birokrasi yang efisien dalam struktur organisasi, termasuk pendidikan. Dengan tidak melibatkan tendik dalam TPPK, sekolah justru mempersempit peluang efektivitas tim tersebut dalam menangani kekerasan. Proses birokrasi yang terbatas pada peran guru dan kepala sekolah menciptakan ketimpangan yang sebenarnya dapat dihindari dengan membuka ruang lebih besar bagi peran tendik. Dengan keterlibatan tendik yang lebih aktif, penanganan kasus kekerasan bisa lebih transparan dan inklusif, sesuai dengan prinsip-prinsip organisasi yang sehat dan efisien.

Pierre Bourdieu menambahkan bahwa institusi pendidikan sering kali mencerminkan hierarki sosial yang memengaruhi modal sosial dan modal budaya para aktornya. Dengan membatasi peran tendik dalam TPPK, sekolah secara tidak langsung memperkuat hierarki yang mengutamakan guru atau kepala sekolah, sehingga peran tendik yang dapat menciptakan “modal sosial” positif bagi siswa tidak diberdayakan. Padahal, keberadaan mereka sebagai pihak yang lebih dekat dengan siswa dapat membantu menciptakan ruang aman di mana siswa merasa lebih nyaman dan terlindungi. Bourdieu menekankan bahwa setiap individu dalam struktur sosial pendidikan harus memiliki akses yang setara terhadap posisi strategis, dan tendik merupakan bagian dari modal sosial yang memperkaya jaringan dukungan di sekolah.

Tantangan lainnya adalah masih minimnya pelatihan khusus bagi tendik dalam menangani kasus kekerasan dan perundungan. Sekolah harus menyediakan kesempatan bagi tendik untuk mengikuti pelatihan, baik dalam aspek psikologis maupun teknis, sehingga mereka memiliki keterampilan dalam menangani masalah ini. Dengan demikian, tendik tidak hanya terlibat secara administratif, tetapi juga memiliki pemahaman mendalam yang memungkinkan mereka menjalankan peran ini dengan baik. 

Pentingnya keterlibatan tendik dalam TPPK juga terkait dengan peningkatan kepercayaan siswa terhadap sekolah sebagai tempat yang aman dan mendukung. Dengan melibatkan tendik, sekolah dapat menunjukkan bahwa penanganan kekerasan bukanlah tanggung jawab satu atau dua pihak saja, melainkan hasil dari upaya bersama seluruh komunitas pendidikan. Siswa yang merasa didukung dan dilindungi lebih cenderung berkembang dengan baik, baik secara akademis maupun sosial.

Di masa depan, sekolah harus membangun kebijakan yang lebih inklusif dan memperluas peran tendik dalam TPPK. Dengan demikian, setiap elemen di sekolah dapat bekerja sama dalam upaya menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung untuk siswa. Keterlibatan tendik yang lebih signifikan diharapkan dapat mendorong efektivitas TPPK serta memperkuat komitmen sekolah dalam menanggapi masalah sosial seperti perundungan dan kekerasan. Hanya dengan pendekatan yang kolaboratif dan inklusif, visi pendidikan yang menciptakan generasi muda yang berkarakter, kuat, dan aman dapat tercapai secara maksimal.

Continue Reading

Reformasi Terjebak di Bibir: Pengkhianatan Ideal Budiman dan Onani Intelektual Kaum Merah Muda

Reformasi Terjebak di Bibir: Pengkhianatan Ideal Budiman dan Onani Intelektual Kaum Merah Muda

Oktober 30, 2024  

 Perdebatan panjang mengenai keberlanjutan perjuangan hak asasi manusia (HAM) yang dimulai pada 1998 terus menyeruak. Di tengah bayang-bayang kasus HAM masa lalu yang belum terselesaikan, keterlibatan tokoh reformasi seperti Budiman Sudjatmiko dalam ranah politik praktis menghadirkan kontroversi mendalam. Ia, yang dahulu dikenal sebagai seorang aktivis yang teguh membela hak-hak rakyat, kini berada dalam lingkungan yang bagi banyak orang terkesan bertolak belakang dengan semangat perlawanan 1998. Perubahan ini memunculkan dilema: apakah tokoh pergerakan seperti Budiman, yang kini terjun dalam politik, dapat tetap menjadi simbol perjuangan HAM, atau malah menjadi bagian dari sistem yang ia kritik di masa lalu?

Bagi sebagian masyarakat dan pemerhati sejarah reformasi, Budiman adalah sosok yang masih dipercayai. Ada yang berpendapat bahwa keterlibatannya dalam lingkaran politik adalah bentuk dari adaptasi pragmatis terhadap realitas sosial yang ada. Mereka berargumen bahwa menempuh jalur politik formal adalah salah satu cara untuk membawa perubahan dari dalam. Dalam konteks ini, Budiman bukanlah sekadar seorang “mantan aktivis,” tetapi seorang politisi yang dianggap mampu mengawinkan idealisme dan realitas. Namun, tidak sedikit pula pihak yang melihat keterlibatan politiknya sebagai bentuk penghianatan terhadap nilai-nilai reformasi dan hanya mengokohkan kebiasaan kompromi yang sering kali merugikan rakyat.

Pandangan ini semakin rumit ketika kita mengkaji gerakan mahasiswa “berhaluan radikal” yang menjadi tumpuan semangat pembaruan. Ada kritik pedas yang sering dilayangkan pada gerakan mahasiswa yang mengusung "pemikiran progresif" ini, yang cenderung dianggap sebagai “bualan kosong” tanpa aksi nyata. Di banyak kampus, diskusi dan seminar tentang gagasan-gagasan ideal, keadilan, dan HAM seakan tidak pernah sepi. Namun, sayangnya, gagasan-gagasan kritis ini kerap kali berakhir sebagai retorika belaka. Ini seperti fenomena onani intelektual: banyak berbicara, berargumen tajam di ruang akademis, tetapi sangat minim aksi nyata di lapangan. Mereka terjebak dalam romantisme perlawanan, tanpa ada keberanian untuk benar-benar turun tangan dalam menyelesaikan isu-isu krusial yang ada di depan mata.

Gerakan mahasiswa yang terjebak dalam retorika ini bisa kita telusuri dengan analisis yang kritis terhadap peran dan fungsi mereka sebagai agen perubahan. Berangkat dari pemikiran sosiolog klasik Karl Marx, para "pengusung semangat merah" ini seyogianya bergerak dari sekadar teori ke praktik, dari sekadar wacana ke aksi. Namun, yang terjadi di banyak perguruan tinggi adalah pergeseran gerakan ini menjadi “kubu intelektualisme akademis” yang hanya meramaikan panggung debat dan diskusi tanpa kontribusi nyata dalam perubahan sosial. Mahasiswa sering kali hanya menyuarakan keresahan dan kritik, namun tidak melibatkan diri dalam advokasi atau perlawanan nyata. Dalam konteks ini, kritik yang dilontarkan bukan sekadar soal gagasan, tetapi juga tentang bagaimana menghidupi gagasan tersebut di tengah masyarakat yang membutuhkan perubahan.

Daniel Dhakidae, seorang sosiolog Indonesia, mengemukakan pentingnya keberlanjutan komitmen etis dan aksi sosial dari kalangan intelektual muda. Ia menekankan bahwa intelektual yang sejati bukanlah mereka yang hanya berbicara di kelas atau di seminar-seminar, tetapi juga mereka yang berani untuk mengambil langkah konkret di tengah masyarakat. Bagi Dhakidae, wacana sosial tanpa tindakan konkret hanyalah upaya sia-sia yang tidak memiliki dampak nyata bagi mereka yang berada dalam penderitaan sosial dan ekonomi.

Keterjebakan mahasiswa "berhaluan radikal" dalam narasi teoretis belaka ini menandakan bahwa semangat pembaruan yang diusung tahun 1998 mulai meredup. Masyarakat berharap pada mahasiswa dan intelektual muda untuk menjadi penerus tongkat estafet perjuangan, bukan sekadar mereka yang sibuk berdebat di ruang-ruang seminar. Jika mereka terus-menerus bertahan pada retorika tanpa aksi, mahasiswa dengan "gagasan progresif" ini akan kehilangan relevansi, dan perjuangan HAM serta reformasi yang mereka klaim bela akan tergerus oleh ketidakberdayaan. Jika Budiman Sudjatmiko dan generasi 1998 bergerak dari idealisme ke pragmatisme, maka mahasiswa yang hari ini mengusung “gagasan merah muda” pun perlu mengambil pelajaran agar tidak terjebak pada sekadar wacana. Mereka harus menyadari bahwa perjuangan membutuhkan keberanian dan pengorbanan, bukan sekadar retorika yang tak berdampak.

Polemik ini menyadarkan kita bahwa perjuangan HAM dan demokrasi bukanlah hal yang berhenti dengan bergantinya pemerintahan atau adanya reformasi. Selama kasus-kasus pelanggaran HAM belum terselesaikan, dan selama masih ada ketidakadilan yang terjadi, peran mahasiswa dan intelektual muda seharusnya tidak berhenti pada kata-kata. Mereka harus mampu berkontribusi secara nyata agar cita-cita keadilan, demokrasi, dan HAM yang menjadi landasan perjuangan 1998 benar-benar terealisasi, dan bukan hanya menjadi nostalgia atau kenangan semu belaka.

Continue Reading

Teruntuk Bigot Dan Despot Pembakar Buku

Teruntuk Bigot Dan Despot Pembakar Buku

Oktober 28, 2024  

Di ujung malam, suara gesekan kayu,  

Api menyala, menyala bak semangat yang membara,  

Para pembakar buku, dengan bangga berucap,  

“Mari kita musnahkan semua yang tak sesuai selera!”

Halaman-halaman berteriak, dalam kebakaran yang megah,  

Kata-kata yang hidup, disisihkan dalam duka,  

“Tuhan tak membakar buku!” teriak mereka yang teraniaya,  

Sambil merobek makna, menutup mata pada kebenaran yang terjaga.

Di lautan hitam, api mencerminkan rasa,  

Menghitamkan jiwa, menenggelamkan suara.  

Buku-buku terbenam, seperti kenangan terkapar,  

Sejarah dipadamkan, harapan yang sirna, lenyap dalam bakar.

Seperti Nazi yang tak mengenal belas,  

Menghancurkan pengetahuan demi kekuasaan dan takut.  

Di mana kebenaran terbungkam dalam keangkuhan,  

Mengira mereka lebih mulia, dalam bayang kebodohan.

Di antara Manikebu dan Lekra yang berseteru,  

Pertarungan ide, suara yang membara dalam hati.  

Namun dalam perpecahan, para pembakar bersorak,  

“Mari kita padamkan, semua yang tak sejalan, tanpa restu!”

Oh, para pembakar buku, di ujung malam ini,  

Mengapa takut pada kebenaran yang menyakiti?  

“Tuhan tak membakar buku!” jadi mantra harapan,  

Dalam kekosongan, kalian hanya melukiskan,  

Bahwa kebodohan selalu lebih nyaman, tanpa pertanyaan.

Jadi, biarkan mereka bakar apa yang tak mereka mengerti,  

Sementara kita, di ujung malam, terus membaca dan berpikir,  

Karena kata-kata yang terlahir, tak akan pernah mati,  

Dalam hati yang merdeka, dalam jiwa yang berani.

Continue Reading

Sunyi di Ujung Cangkir

Sunyi di Ujung Cangkir

Oktober 28, 2024  

 

Pagi mengalir pelan dari cangkir kopi,
uapnya mengirim kabut ke ruang sunyi,
mengisi celah waktu yang bernafas lirih,
seolah kehidupan sedang tertidur di tepi.

Asap kretek melingkar di udara,
seperti garis takdir yang terurai tanpa tanda,
menari pelan dalam makna,
seperti mencari jawaban dalam renungan fana.

Kopi pahit ini, jendela ke ruang jiwa,
tiap teguknya adalah lompatan rasa,
membawa aku pada pertanyaan tentang ada,
tentang yang abadi atau yang segera tiada.

Pagi dan sunyi, seperti sahabat lama,
diam-diam menaruh rahasia di ujung waktu,
seakan ada dialog tanpa kata,
di antara aku, kopi, dan hari yang baru.

Continue Reading

Merajut Keberagaman, Menghentikan Kekerasan: Pendidikan Inklusif sebagai Solusi Revolusioner Pasca Sumpah Pemuda

Merajut Keberagaman, Menghentikan Kekerasan: Pendidikan Inklusif sebagai Solusi Revolusioner Pasca Sumpah Pemuda

Oktober 27, 2024  

Sumpah Pemuda yang dideklarasikan pada tahun 1928 adalah tonggak penting yang menegaskan komitmen anak-anak muda Indonesia untuk bersatu dalam satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air. Namun, meskipun semangat persatuan ini telah dijunjung tinggi sejak dulu, kekerasan dalam dunia pendidikan tetap menjadi masalah serius yang belum terselesaikan. Ironisnya, sekolah, yang seharusnya menjadi ruang bagi pembentukan nilai-nilai kemanusiaan, justru menjadi tempat di mana berbagai bentuk kekerasan terjadi, mulai dari perundungan hingga kekerasan fisik dan emosional. Pendidikan, yang idealnya membentuk karakter dan kesadaran sosial, justru terjebak dalam siklus kekerasan yang terus berulang.

Pendidikan inklusif hadir sebagai pendekatan yang memungkinkan semua siswa, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, maupun kemampuan fisik, untuk belajar bersama dalam satu ruang. Dengan memberi tempat bagi siswa yang beragam, pendidikan inklusif berpotensi besar untuk menumbuhkan sikap saling menghormati dan toleransi, yang merupakan dasar dari persatuan yang diamanatkan oleh Sumpah Pemuda. Sayangnya, dalam praktiknya, penerapan pendidikan inklusif di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek budaya sekolah yang masih cenderung mendukung kekerasan maupun dari keterbatasan pemahaman akan pentingnya menerima perbedaan.

Pendidikan inklusif seharusnya bukan sekadar jargon, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Imam B. Prasodjo, sosiolog Indonesia, menekankan bahwa "pendidikan inklusif tidak boleh hanya menjadi retorika. Ia harus diwujudkan dalam praktik sehari-hari di sekolah, dengan menanamkan nilai-nilai kemanusiaan dan saling menghargai." Dalam pendidikan inklusif yang sebenarnya, setiap siswa mendapatkan ruang untuk mengembangkan dirinya tanpa tekanan atau diskriminasi. Mereka diajarkan bahwa perbedaan adalah sesuatu yang harus dihargai, bukan dianggap sebagai kelemahan. Lingkungan sekolah yang inklusif menciptakan kesempatan bagi siswa untuk belajar tentang toleransi dan empati sejak dini, sehingga mengurangi potensi kekerasan yang timbul dari ketidakmengertian atau ketidakmampuan untuk menghargai orang lain.

Namun, pendidikan inklusif tidak dapat berhasil tanpa perubahan mendasar dalam sistem pendidikan yang masih kaku dan otoriter. Struktur pendidikan kita yang cenderung menempatkan guru dan pengelola sekolah sebagai otoritas tertinggi, tanpa ruang untuk dialog atau partisipasi aktif siswa, berisiko membuat pendidikan inklusif sekadar wacana. Ketika siswa tidak diberi ruang untuk mengekspresikan pendapat dan kebutuhan mereka, serta terjebak dalam sistem yang membatasi kebebasan mereka, kekerasan sering kali menjadi saluran bagi frustrasi yang terpendam. Ignas Kleden, sosiolog Indonesia, pernah mengingatkan bahwa "pendidikan yang otoriter hanya akan menghasilkan individu yang takut berbicara dan tidak memiliki suara. Sistem pendidikan semacam ini menutup kemungkinan untuk membangun kesadaran sosial dan rasa empati di kalangan siswa."

Di sisi lain, pendidikan inklusif juga membuka ruang bagi guru untuk mengembangkan kapasitas mereka dalam menghadapi keragaman di dalam kelas. Guru yang mengajar dalam lingkungan inklusif harus mampu mengenali dan menghargai perbedaan individu setiap siswa, serta membantu mereka belajar untuk menghargai sesama tanpa melihat latar belakang. Namun, banyak guru di Indonesia masih belum dilatih untuk mengelola kelas inklusif, dan beberapa di antaranya bahkan menggunakan kekerasan sebagai metode untuk "mendisiplinkan" siswa. Dengan pendekatan yang masih kaku ini, sulit bagi pendidikan kita untuk benar-benar menanamkan nilai-nilai kemanusiaan dan mengatasi kekerasan.

Sistem pendidikan yang masih menekankan pada nilai akademik sebagai indikator utama kesuksesan juga memperparah kondisi ini. Kurikulum yang hanya berfokus pada pencapaian akademik menciptakan tekanan yang tinggi pada siswa, sehingga menimbulkan persaingan yang tidak sehat. Banyak siswa yang merasa harus “menaklukkan” yang lain untuk mencapai nilai yang diinginkan. Padahal, sebagaimana diungkapkan oleh Soedjatmoko, *"pendidikan harus dimaknai sebagai alat pembebasan, bukan sekadar alat penaklukan."* Jika pendidikan hanya menjadi alat penaklukan, siswa akan terus belajar melihat kompetisi sebagai alasan untuk mengabaikan perasaan dan kebutuhan orang lain, bahkan untuk menggunakan kekerasan dalam mencapai tujuannya.

Pendidikan inklusif, dalam bentuk idealnya, menawarkan alternatif dari pendekatan yang kaku dan kompetitif ini. Dengan menciptakan ruang belajar yang menghargai setiap siswa dan memungkinkan mereka berkembang sesuai dengan keunikan mereka, pendidikan inklusif berpotensi membentuk generasi yang lebih empatik dan menghargai perbedaan. Ariel Heryanto menekankan bahwa *"pendidikan harus bisa menumbuhkan empati dalam diri siswa, bukan hanya sekadar prestasi akademik. Pendidikan yang tidak menumbuhkan empati hanya akan membangun generasi yang tidak peduli akan sesamanya."* Ketika empati menjadi bagian dari nilai-nilai yang diajarkan di sekolah, siswa belajar menyelesaikan konflik tanpa kekerasan dan lebih mampu menerima perbedaan sebagai bagian dari kehidupan.

Sebagai perwujudan dari semangat Sumpah Pemuda, pendidikan inklusif tidak hanya berperan penting bagi mereka yang selama ini termarjinalkan atau berbeda, tetapi juga bagi seluruh siswa. Dengan memberikan pengalaman belajar yang mencerminkan nilai persatuan dan saling menghargai, pendidikan inklusif menanamkan nilai-nilai dasar yang sangat relevan dengan cita-cita bangsa ini. Pendidikan inklusif memungkinkan siswa belajar dalam lingkungan yang menghargai keragaman, sehingga mengurangi sikap diskriminatif yang sering kali menjadi akar kekerasan.

Sumpah Pemuda bukan sekadar peringatan tahunan, melainkan sebuah inspirasi yang harus diterapkan dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk pendidikan. Jika pendidikan inklusif diterapkan dengan sungguh-sungguh, ia bisa menjadi alat pembebasan yang mengubah cara pandang siswa terhadap perbedaan, sehingga tidak lagi melihat perbedaan sebagai ancaman atau kelemahan. Sebagaimana diungkapkan oleh Soedjatmoko, "pendidikan yang sejati harus menjadi alat pembebasan untuk membangun masyarakat yang lebih manusiawi." Jika pendidikan kita gagal menerapkan nilai-nilai ini, maka ia hanya akan menjadi instrumen penindasan yang terus memperkuat pola-pola kekerasan dalam masyarakat.

Melalui pendidikan inklusif, kita dapat membangun generasi yang lebih toleran dan damai, generasi yang mampu menyelesaikan konflik dengan dialog dan penghargaan terhadap perbedaan. Inklusivitas dalam pendidikan harus menjadi fondasi bagi pembentukan karakter bangsa yang kuat dan berintegritas, sesuai dengan semangat persatuan yang dikobarkan oleh Sumpah Pemuda.

Continue Reading

Sebuah Tinjauan Kritis terhadap TPPK

Sebuah Tinjauan Kritis terhadap TPPK

Oktober 25, 2024  

"Keadilan gender bukan hanya tentang kesetaraan hak, tetapi juga tentang memahami dan menghargai perbedaan, serta menciptakan ruang yang aman bagi semua."

Kekerasan di sekolah merupakan masalah kompleks yang mengakar dalam struktur sosial, budaya, dan institusi pendidikan. Dengan meningkatnya perhatian terhadap isu ini, keberadaan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) serta Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (Satuan Tugas) menjadi penting sebagai garda terdepan dalam mengatasi fenomena kekerasan di lingkungan pendidikan. Namun, dalam praktiknya, kinerja kedua entitas ini sering kali tidak sejalan dengan harapan masyarakat. Untuk memahami situasi ini, penting untuk melakukan analisis sosiologis yang mendalam terhadap berbagai faktor yang memengaruhi efektivitas TPPK dan Satuan Tugas, terutama dalam konteks keadilan gender.

Dari sudut pandang sosiologis, kekerasan di sekolah bukan hanya masalah individual, melainkan juga cerminan dari kondisi sosial yang lebih luas. Emile Durkheim, seorang tokoh sosiologi, menjelaskan bahwa kekerasan dapat muncul sebagai akibat dari kondisi anomie, yaitu keadaan di mana norma dan nilai sosial tidak lagi dipegang teguh. Dalam konteks pendidikan, jika TPPK dan Satuan Tugas tidak mampu menciptakan norma yang kuat dan integrasi sosial di antara siswa, guru, dan tenaga kependidikan, maka kekerasan akan terus merajalela. Terlebih lagi, tanpa mempertimbangkan aspek gender, peraturan yang tegas bisa menjadi tidak efektif karena tidak mencakup pengalaman dan perspektif siswa perempuan yang sering kali berbeda dalam menghadapi kekerasan.

Salah satu aspek yang sering terabaikan dalam upaya TPPK dan Satuan Tugas adalah peran aktif seluruh warga sekolah, termasuk siswa, guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan. TPPK dan Satuan Tugas cenderung mengadopsi pendekatan top-down dalam menangani kekerasan, di mana keputusan dibuat oleh pihak tertentu tanpa melibatkan suara siswa yang merupakan kelompok paling terdampak. Hal ini berpotensi menciptakan rasa alienasi di kalangan siswa, terutama siswa perempuan yang mungkin menghadapi kekerasan dalam bentuk yang lebih halus atau berbeda. Pierre Bourdieu berargumen bahwa hubungan kekuasaan yang timpang di sekolah menciptakan kekerasan simbolik yang memperkuat ketidaksetaraan. Tanpa partisipasi aktif dari siswa dalam upaya pencegahan, TPPK dan Satuan Tugas tidak akan dapat memahami sepenuhnya dinamika sosial yang berkontribusi terhadap kekerasan, termasuk faktor-faktor gender yang memengaruhi pengalaman mereka.

Tenaga administratif memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung tugas TPPK dan Satuan Tugas. Mereka memiliki pengetahuan yang mendalam tentang karakteristik siswa dan dinamika sosial di sekolah, termasuk isu-isu gender. Namun, dalam banyak kasus, tenaga administratif ini tidak dilibatkan dalam perumusan kebijakan atau program-program pencegahan kekerasan. Mereka seharusnya dapat menjadi jembatan antara TPPK, siswa, dan orang tua, serta membantu dalam mengumpulkan data yang akurat mengenai insiden kekerasan yang mungkin berhubungan dengan gender. Tanpa keterlibatan mereka, upaya TPPK dan Satuan Tugas akan kehilangan perspektif penting yang dapat membantu dalam penanganan kekerasan secara komprehensif.

Kelemahan lain yang perlu dicermati adalah kurangnya pelatihan dan pendidikan yang memadai bagi anggota TPPK dan Satuan Tugas. Banyak anggota tidak memiliki pemahaman yang mendalam mengenai dinamika kekerasan, termasuk cara mengenali tanda-tanda awal dan pendekatan yang efektif untuk menanganinya. Menurut Sarlito Wirawan Sarwono, penting bagi setiap individu yang terlibat dalam penanganan kekerasan untuk memiliki kesadaran sosial yang tinggi dan pemahaman yang baik tentang konteks di mana kekerasan terjadi. Tanpa pemahaman yang memadai, TPPK dan Satuan Tugas akan kesulitan dalam mengimplementasikan program-program yang benar-benar efektif dan responsif terhadap isu gender.

Konteks globalisasi juga membawa tantangan baru yang perlu dihadapi oleh TPPK dan Satuan Tugas. Pengaruh media sosial, akses informasi yang tidak terkontrol, dan budaya populer yang merayakan kekerasan dapat memperburuk situasi di sekolah. Siswa sering terpapar konten yang merugikan yang dapat membentuk sikap dan perilaku mereka, seringkali memperkuat stereotip gender. Namun, respons TPPK dan Satuan Tugas terhadap fenomena ini masih kurang. Mereka tidak cukup aktif dalam meningkatkan literasi media di kalangan siswa, sehingga siswa tidak dibekali keterampilan kritis untuk menilai informasi yang mereka terima. Dalam era di mana informasi beredar dengan cepat, kemampuan untuk menganalisis dan memahami konten media menjadi krusial dalam pencegahan kekerasan, terutama yang berbasis gender.

Kegagalan komunikasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan di sekolah menjadi titik lemah yang menghambat efektivitas TPPK dan Satuan Tugas. Howard Becker dalam teorinya mengenai interaksionisme simbolik menekankan pentingnya konteks sosial dalam memahami tindakan individu. Jika TPPK dan Satuan Tugas tidak mampu membangun komunikasi yang efektif dengan guru, siswa, dan orang tua, mereka akan kesulitan dalam mengidentifikasi dan menangani kasus kekerasan secara tepat. Keterlibatan orang tua dalam program-program pencegahan kekerasan juga sangat penting. Orang tua dapat berperan sebagai penghubung antara rumah dan sekolah, membantu mengawasi perilaku anak dan memberikan dukungan yang dibutuhkan, serta mendorong pemahaman yang lebih baik tentang keadilan gender.

Sementara itu, pendekatan yang terlalu birokratis dari TPPK dan Satuan Tugas dalam menangani kekerasan sering kali mengabaikan kebutuhan dan aspirasi siswa, terutama siswa perempuan. Pendekatan ini cenderung menekankan pembuatan peraturan dan prosedur yang kaku, tanpa mempertimbangkan konteks sosial yang lebih luas di mana kekerasan terjadi. Setiap kebijakan yang diterapkan tanpa memahami realitas sosial, termasuk aspek gender, akan berujung pada ketidakpuasan dan kegagalan dalam mencapai tujuan. TPPK dan Satuan Tugas perlu mengadopsi pendekatan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan semua siswa, di mana mereka terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan merasakan dampak dari kebijakan yang diterapkan.

Dari analisis di atas, jelas bahwa untuk mencapai tujuan pencegahan kekerasan di sekolah, TPPK dan Satuan Tugas harus melakukan perubahan mendasar dalam pendekatan mereka, termasuk dalam hal keadilan gender. Keterlibatan seluruh warga sekolah, terutama siswa, sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif. TPPK dan Satuan Tugas harus berupaya untuk mengembangkan program-program pencegahan yang berbasis pada pemahaman sosiologis mengenai kekerasan, serta memperkuat literasi media di kalangan siswa. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan dan workshop yang melibatkan semua pemangku kepentingan, untuk membangun kesadaran dan pemahaman yang lebih baik tentang kekerasan dan cara-cara pencegahannya, dengan mempertimbangkan perspektif gender.

Kesimpulannya, kritik tajam terhadap TPPK dan Satuan Tugas dalam penanganan kekerasan di sekolah tidak hanya diperlukan, tetapi juga mendesak. Melalui pendekatan yang lebih inklusif, partisipatif, dan berbasis pemahaman sosiologis serta keadilan gender, diharapkan TPPK dan Satuan Tugas dapat bertransformasi menjadi agen perubahan yang proaktif dalam menciptakan sekolah yang bebas dari kekerasan. Dengan membangun sinergi antara semua pemangku kepentingan dan meningkatkan literasi, mereka dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih aman, sehat, dan mendukung perkembangan siswa, tanpa terkecuali.

Dalam dunia yang semakin kompleks ini, tindakan yang terkoordinasi dan holistik adalah kunci untuk menciptakan perubahan yang nyata dan berkelanjutan dalam penanganan kekerasan di sekolah. Saatnya bagi TPPK dan Satuan Tugas untuk mengakui peran mereka sebagai bagian dari jaringan sosial yang lebih besar dan berkomitmen untuk menciptakan kondisi yang mendukung bagi setiap siswa, agar mereka dapat belajar dan berkembang dengan aman.

--- 

**Aulia, S.Sos**

Penikmat Sunyi 

Continue Reading

Prosa dalam Senyap: Menemukan Diri di Balik Kekosongan

Prosa dalam Senyap: Menemukan Diri di Balik Kekosongan

Oktober 24, 2024   Prosa,

Dalam sunyi, kita bertemudengan batas-batas diri yang sebelumnya tersembunyi di balik kebisingan. Ada saat di mana hidup terasa seperti pertempuran melawan kehampaan, menghadapi keterasingan yang begitu akrab namun tetap asing. Namun, di dalam sepi yang sering kita hindari, terdapat ruang bagi kita untuk merangkai ulang kekuatan yang terlupakan.

Lagu Aku Bisa milik Citra Scholastika mengingatkan kita bahwa ada keyakinan yang tertanam di dalam diri, meski kadang tertutupi oleh keraguan. Seperti gema lembut yang bergaung di ruang kosong, sunyi adalah panggung untuk merenungkan siapa kita dan apa yang bisa kita lakukan, meski jalan di depan tampak buram. Di sanalah kita menyadari bahwa eksistensi bukan hanya tentang bertahan, tetapi tentang menemukan cahaya dalam kegelapan yang kadang membutakan.

Keberadaan kita mungkin terombang-ambing di antara harapan dan kekhawatiran, tapi dari keterasingan itu, kita justru menemukan kekuatan tersembunyi. "Aku bisa," bukan hanya seruan optimisme, melainkan pengakuan akan potensi diri yang sering terlupakan. Dalam keheningan, tanpa gangguan dari dunia luar, kita akhirnya mampu mendengar suara hati yang paling tulus, yang berkata bahwa keberadaan ini, meski penuh tantangan, adalah sesuatu yang bisa dirayakan.

Eksistensialisme membawa kita pada kesadaran bahwa hidup tak selalu memberikan jawaban. Kadang, kita hanya harus menerima kekosongan dan ketidakpastian. Namun, justru di situlah letak kebebasan sejati. Kita bebas untuk memilih, bebas untuk memberi makna, bebas untuk percaya bahwa kita bisa bangkit, menemukan arah bahkan ketika semua terasa hilang. Sunyi menguji, tapi juga membentuk kita. Ia memaksa kita berhenti sejenak dan mendengar ulang gema dari dalam, menggali potensi yang mungkin telah lama terkubur.

Seperti lantunan Aku Bisa, di tengah sepi, kita mulai merangkai ulang harapan, perlahan tapi pasti. Tiap langkah kecil menjadi perayaan, tiap keyakinan yang bangkit menjadi bukti bahwa kita lebih kuat dari yang kita kira. Tidak perlu tergesa, tidak perlu terburu. Dalam sunyi, ada ruang untuk bernapas, ada kesempatan untuk memulai kembali. Dan dalam setiap momen kebangkitan itu, kita bisa berkata pada diri sendiri dengan pasti: "Aku bisa."

Continue Reading