Pria Alakadarnya

27 Februari 2026

Makan Bergizi Gratis, Ledakan Demografi, dan Potensi Pendapatan Asli Daerah

Februari 27, 2026

Kita ini bangsa yang kalau dengar kata “gratis” langsung refleks berdiri tegak. Apalagi kalau ditambah embel-embel “bergizi”. Rasanya seperti kombinasi promo minimarket dan janji kampanye: menggoda, menenangkan, sekaligus bikin penasaran.

Makan bergizi gratis terdengar seperti surga kecil di jam istirahat sekolah. Anak-anak kenyang, orang tua lega, negara terlihat seperti ibu kos yang tiba-tiba baik hati. Tapi sebagai bangsa yang sudah kenyang pengalaman, kita tahu: tidak ada yang benar-benar gratis. Yang ada cuma metode pembayarannya dipindah ke belakang layar, lewat APBN dan APBD yang bekerja lembur.

Nah, di sinilah mulai menarik.

Kita sedang menghadapi ledakan demografi. Anak muda akan membanjir ke usia produktif. Kalau ini film laga, ini adegan slow motion ketika ribuan pasukan siap turun ke medan tempur bernama pasar kerja. Pertanyaannya: mereka datang dengan tenaga prima atau cuma modal percaya diri dan akun LinkedIn?

Secara teori, makan bergizi gratis itu fondasi biologis. Logikanya sederhana: anak sehat, belajar lebih fokus, tumbuh optimal, jadi tenaga kerja berkualitas. Tidak ada yang salah. Bahkan masuk akal.

Tapi hidup tidak pernah sesederhana buku panduan.

Istilah “bergizi” itu lentur. Seberapa bergizi? Apakah mengikuti standar ilmiah ketat, atau standar “yang penting ada lauknya”? Kita ini kreatif. Nasi plus mi instan saja bisa disebut menu kombo. Jangan-jangan nanti yang penting ada karbo, ada protein, selesai. Anak kenyang, laporan jalan, foto distribusi naik ke media sosial dengan caption penuh harapan.

Lalu kata “gratis”. Gratis bagi siswa, iya. Tapi bagi anggaran? Ini proyek logistik raksasa. Bahan pangan, distribusi, dapur umum, tenaga kerja, pengawasan. Itu semua berputar dalam sistem ekonomi.

Dan di titik ini, pemerintah daerah mulai menyeduh kopi lebih serius.

Sejak era desentralisasi pasca-Soeharto, daerah tidak lagi sekadar menunggu jatah. Mereka dituntut kreatif. Ukurannya jelas: Pendapatan Asli Daerah. PAD itu semacam rapor kemandirian. Semakin tebal, semakin percaya diri kepala daerahnya.

Program makan bergizi gratis—yang didorong jadi agenda besar oleh Prabowo Subiantobisa jadi tambang emas kalau dikelola cerdik. Bayangkan kalau bahan pangan diserap dari petani lokal. Peternak ayam kebagian kontrak. UMKM dapur hidup. BUMD ikut main di distribusi. Uang muter di daerah sendiri. Pajak dan retribusi ikut terkumpul. PAD naik pelan tapi pasti.

Ini yang saya sebut jalan ninja fiskal. Tidak perlu menaikkan pajak secara brutal. Cukup pastikan uang dari program sosial tidak kabur ke luar daerah.

Masalahnya, jalan ninja itu tipis. Sedikit saja salah langkah, berubah jadi jalan pintas.

Kalau pengadaan hanya dikuasai pemain lama. Kalau kualitas makanan diturunkan demi efisiensi. Kalau “bergizi” berubah jadi formalitas administratif. Maka yang gemuk bukan anak-anak, tapi laporan serapan anggaran.

Ledakan demografi itu bukan cuma soal jumlah manusia. Itu soal ekspektasi. Generasi muda hari ini tidak cuma ingin kenyang. Mereka ingin peluang. Mereka ingin mobilitas sosial. Mereka ingin masa depan yang tidak cuma dijanjikan di spanduk.

Kalau kita serius, maka makan bergizi gratis harus jadi bagian dari desain besar: gizi kuat, pendidikan waras, industri tumbuh, lapangan kerja nyata. Jangan sampai kita sibuk memastikan anak-anak kenyang, tapi lupa memastikan mereka punya tempat bekerja ketika dewasa.

Karena bayangkan skenario terburuknya: generasi sehat secara fisik, tapi menganggur secara struktural. Itu bukan bonus demografi. Itu antrean panjang dengan kadar hemoglobin bagus.

Kita boleh optimis. Bahkan perlu. Tapi optimisme tanpa skeptisisme itu seperti makan tanpa cek tanggal kedaluwarsa. Terlihat baik-baik saja, sampai perut mulai protes.

Jadi, makan bergizi gratis bisa jadi investasi masa depan sekaligus potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Bisa jadi fondasi menyambut ledakan demografi. Tapi hanya kalau standar gizinya jelas, tata kelolanya ketat, dan orientasinya tidak melulu pada serapan anggaran.

Kalau tidak, ya kita cuma akan jadi bangsa yang bangga dengan program besar, angka PAD naik sedikit, dan generasi muda yang tetap bertanya: “Setelah kenyang, lalu apa?”

12 Februari 2026

Delusi Boomers dan Mitos Etos Lama di Atas Fondasi Kapitalisme yang Sudah Retak

Februari 12, 2026

Istilah delusi boomers mungkin lahir dari ruang-ruang komentar media sosial, dari nada bercanda yang separuh kesal. Tapi di balik kelucuannya, ada kegelisahan yang tidak main-main. Ia muncul dari generasi yang merasa ditagih standar keberhasilan lama, sementara panggung sosial-ekonominya sudah diganti total. Yang disebut “delusi” itu sesungguhnya bukan soal gangguan persepsi, melainkan benturan antara ingatan pembangunan dan realitas krisis kapitalisme hari ini.

Generasi baby boomers tumbuh dalam suasana yang setidaknya secara relatif menawarkan janji stabilitas. Negara hadir cukup kuat, sektor formal berkembang, harga tanah belum menjadi ladang spekulasi masif, dan pendidikan tinggi belum sepenuhnya berubah menjadi komoditas mahal. Ada keyakinan yang terasa masuk akal: bekerja keras, bertahan di satu pekerjaan, menabung, lalu pelan-pelan naik kelas. Mobilitas sosial bukan dongeng; ia punya jalur yang terlihat.

Masalahnya, kapitalisme tidak pernah diam. Ia bergerak, mengubah bentuknya, dan seringkali meninggalkan mereka yang tidak menyadari pergeseran itu. Dari industri manufaktur yang relatif stabil, kita masuk ke ekonomi jasa, lalu ke kapitalisme platform. Kerja tetap berubah menjadi kontrak. Kontrak berubah menjadi proyek. Proyek berubah menjadi gig. Risiko yang dulu ditanggung negara dan perusahaan, kini dipindahkan ke pundak individu. Jaminan sosial menipis, biaya hidup melonjak, sementara upah riil berjalan di tempat.

Namun narasi lama tetap dipertahankan: kalau gagal, berarti kurang giat. Kalau belum punya rumah, berarti kurang hemat. Seolah-olah struktur ekonomi tidak pernah berubah. Seolah-olah harga properti yang melambung hanyalah soal manajemen keuangan pribadi. Di sinilah kritik generasi muda menemukan nadanya. Mereka tidak sekadar menolak nasihat; mereka menolak penyederhanaan.

Dalam kacamata ekonomi-politik, yang bekerja di sini adalah mitos meritokrasi. Sistem yang timpang membutuhkan cerita bahwa ia tetap adil. Kerja keras dijadikan mantra universal agar ketimpangan tampak sebagai akibat perbedaan usaha, bukan distribusi kekuasaan. Padahal akumulasi kapital hari ini semakin terkonsentrasi. Tanah, aset, dan akses modal dikuasai oleh segelintir elite, sementara mayoritas bergulat dengan cicilan, kontrak jangka pendek, dan ketidakpastian masa depan.

Ironisnya, sebagian boomers sendiri pernah menikmati kebijakan yang lebih berpihak pada publik: subsidi, harga tanah yang belum sepenuhnya dikapitalisasi, serta ekspansi lapangan kerja formal. Tetapi memori kolektif itu sering dibingkai sebagai kemenangan personal semata. Di situlah terjadi semacam amnesia struktural. Keberhasilan dianggap murni buah etos kerja, bukan juga hasil konfigurasi politik-ekonomi yang mendukung.

Istilah delusi boomers memang terdengar kasar. Tapi kemunculannya menandai sesuatu yang lebih dalam: frustrasi kelas pekerja dan kelas menengah muda yang merasa tangga mobilitas sosialnya mulai rapuh. Mereka hidup dalam masyarakat risiko, meminjam istilah Ulrich Beck, di mana kegagalan dipersonalisasi, sementara sumber masalahnya sistemik. Ketika semua risiko ditarik ke ranah individu, kritik terhadap struktur menjadi terdengar seperti keluhan.

Pada akhirnya, konflik ini bukan sekadar soal beda generasi. Ia adalah soal siapa yang diuntungkan oleh fase tertentu kapitalisme dan siapa yang mewarisi krisisnya. Jika kita terus membacanya sebagai perang usia tua melawan muda kita justru melewatkan inti persoalannya: distribusi sumber daya yang semakin timpang dan legitimasi sistem yang dipertahankan lewat bahasa moralitas.

Barangkali yang perlu dikoreksi bukan hanya cara satu generasi memandang generasi lain, tetapi cara kita memahami perubahan struktur yang sedang berlangsung. Tanpa kesadaran itu, kerja keras akan terus dielu-elukan sebagai solusi tunggal, sementara ketimpangan tetap beroperasi dengan tenang. Dan istilah “delusi” akan terus dipakai bukan karena orang tidak rasional, melainkan karena sistem terlalu cepat berubah, sementara kesadarannya tertinggal beberapa langkah di belakang.

28 Januari 2026

Tentang mahasiswa yang fasih mengkritik ketimpangan, tapi pura-pura lupa pada kesejahteraan gurunya sendiri.

Januari 28, 2026

Ada satu fakta yang jarang diakui dengan jujur di dunia pendidikan tinggi: pihak yang paling konsisten mengingat kesejahteraan guru dan dosen adalah guru dan dosen itu sendiri. Mereka yang mengajar sambil menghitung hari, membimbing sambil mengira-ngira apakah bulan depan masih aman. Sementara yang lain—kampus, mahasiswa, bahkan akademisi—lebih sering mengingat hal lain yang terdengar lebih penting.

Sebagai alumni Sosiologi FISIP UIN Bandung, saya tumbuh dalam tradisi berpikir kritis. Kami diajari membaca struktur, membedah relasi kuasa, dan mempertanyakan apa yang selama ini dianggap wajar. Tapi ada satu kejanggalan yang baru terasa setelah lulus: ilmu sosial begitu berani menguliti ketimpangan di luar kampus, tapi mendadak kikuk saat berhadapan dengan ketimpangan di dalam ruang kelas sendiri.

Isu kesejahteraan guru dan dosen di UIN Bandung bukan rahasia. Semua tahu soal beban tridharma yang kian menumpuk, administrasi yang makin rakus waktu, dan status kerja yang tak selalu sepadan dengan tuntutan profesional. Anehnya, pengetahuan kolektif ini tidak pernah benar-benar berubah menjadi advokasi. Tidak menjadi aksi mahasiswa yang konsisten. Tidak pula menjelma kajian akademik yang serius.

Pertanyaannya sederhana tapi mengganggu: kenapa?

Kenapa mahasiswa yang rajin turun ke jalan untuk isu-isu besar justru ragu bersuara ketika yang diperjuangkan adalah dosennya sendiri? Apakah karena isu ini terlalu dekat, sehingga terasa canggung? Atau karena membela kesejahteraan dosen dianggap tidak cukup radikal, tidak cukup heroik, dan rawan dicap “terlalu internal”?

Sebagai mahasiswa Sosiologi, kami dulu gemar bicara soal kelas sosial dan pekerja. Tapi jarang ada diskusi tentang dosen sebagai pekerja intelektual yang hidup dalam relasi kerja timpang. Dosen sering diposisikan sebagai figur otoritatif, bukan subjek yang juga terdampak ketidakadilan struktural. Padahal, secara teoritis, posisi mereka jelas: ada tuntutan kinerja, ada evaluasi, tapi jaminan kesejahteraan sering berjalan tertatih.

Yang lebih ironis, ruang akademik—yang seharusnya jadi tempat paling aman untuk membicarakan persoalan ini—justru ikut diam. Penelitian tentang pendidikan lebih sering berhenti pada kurikulum, mutu, atau akreditasi. Kondisi material guru dan dosen nyaris tak disentuh, seolah kualitas pendidikan bisa dibahas tanpa menyinggung bagaimana hidup orang-orang yang menjalankannya.

Di sisi lain, gerakan mahasiswa tampak serba salah. Membela dosen dianggap rawan disalahpahami. Takut dianggap tidak kritis, takut dicurigai mencari aman, atau sekadar takut merusak kenyamanan. Akhirnya, isu kesejahteraan guru dan dosen terjebak di ruang abu-abu: diketahui, dibicarakan pelan-pelan, tapi jarang dipertahankan sampai tuntas.

Di titik inilah kalimat “guru ingat kesejahteraan guru” terasa pahit. Bukan karena salah, tapi karena terlalu benar. Guru dan dosen dipaksa menjadi pihak yang paling vokal tentang hidupnya sendiri, sementara ekosistem pendidikan yang lebih besar memilih diam dengan alasan kewenangan dan prosedur.

Padahal, kalau mahasiswa dan akademisi mau sedikit saja konsisten pada ilmunya sendiri, isu ini justru bisa jadi pintu masuk paling konkret untuk bergerak. Tidak selalu lewat spanduk. Bisa dimulai dari diskusi kecil, dari riset yang jujur, dari tulisan yang tidak buru-buru menyimpulkan. Dari keberanian mengangkat isu ini sebagai objek kajian, bukan sekadar bisik-bisik koridor.

Mungkin sudah waktunya ruang-ruang akademik memberi tempat lebih serius pada cerita di balik ruang kelas. Menghitung ulang apa yang selama ini diabaikan. Menanyakan hal-hal yang selama ini dianggap sensitif. Karena sering kali, perubahan tidak dimulai dari teriakan, tapi dari pertanyaan yang terus diulang sampai tak bisa lagi dihindari.

Jika kampus seperti UIN Bandung ingin tetap melahirkan pemikir kritis, maka keberanian itu seharusnya dimulai dari dalam. Dari relasi paling dekat. Dari pengakuan bahwa kesejahteraan guru dan dosen bukan isu tambahan, melainkan syarat dasar agar pendidikan tetap waras.

Dan barangkali, suatu hari nanti, kalimat “guru ingat kesejahteraan guru” tak lagi terdengar sebagai ironi.

Bukan karena guru berhenti mengingat,

melainkan karena akhirnya ada yang ikut memikirkan dan bergerak bersama, meski pelan.

Balada Mahasiswa UIN Bandung 2008

Januari 28, 2026

Di lorong-lorong kampus Sunan Gunung Djati, di antara bangku kayu yang retak dan papan tulis penuh coretan, langkah-langkah mahasiswa menggema seperti irama protes yang tak terhitung. Jeans belel, kaos oblong lusuh, sepatu canvas sobek menempel di tubuh mereka—tidak satu pun nama penting, karena mereka adalah kumpulan pencari kebenaran, pemberontak jalanan yang menolak dominasi struktur, mengendus ketidakadilan di setiap sudut, dan hidup sebagai udunan filsafat radikal, di mana kritik sosial bukan sekadar teori, tapi napas yang mereka hirup bersama.

Di bawah beringin tua, DPR, mereka duduk di akar-akarnya yang menjalar seperti struktur sosial yang retak, angin malam menari membawa aroma tanah basah, debu buku, dan gema protes yang tak pernah padam. Di sana, diskusi mengalir, tawa dan seruan keberanian bercampur, dan teori konflik sosial terasa hidup, bukan hanya kata-kata melainkan janji kolektif untuk menentang ketimpangan.

Mereka menulis catatan di pinggir buku, memahat puisi di udara, balada bagi mereka yang tersesat di ruang seminar. “Jika kebenaran adalah harta, kita akan merebutnya dari akar piramida sosial yang menindas, di bawah DPR ini, di antara bayangan yang menari di tanah, di antara teman yang menutup mata pada absurditas dunia. Hidup ini adalah struktur simbolik yang timpang, dan bersama, kita menentangnya dengan keberanian jalanan.”

Malam turun. Kampus sunyi, tapi gema langkah dan bisik kolektif mereka bergemuruh. Lampu jalan, gedung tua, dan akar-akar beringin yang merambat seperti rantai dominasi sosial, menjadi saksi perjuangan yang tak pernah berhenti. Mereka adalah mahasiswa pencari kebenaran, aktivis jalanan, filsuf kolektif, dan balada ini hanyalah bait dari hidup yang mereka pilih bersama hidup sebagai udunan filsafat radikal, di Sunan Gunung Djati 2008, di bawah DPR yang rindang, di mana akar-akarnya berbisik teori kritis, dan angin malam menabur mimpi revolusi menjadi debu bintang di tangan mereka.

21 Januari 2026

Negara sebagai Event Organizer Paket Lengkap Kemiskinan Struktural

Januari 21, 2026

Terima kasih kepada negara yang dengan profesionalisme tinggi berhasil menjadi event organizer penderitaan. Acaranya rutin, skalanya nasional, pesertanya rakyat kecil, sponsornya modal besar. Rundown-nya rapi: pembukaan oleh pidato pejabat, sesi utama berupa kebijakan, penutupnya konferensi pers. Semua berjalan lancar. Tidak ada yang benar-benar dibatalkan hanya nasib rakyat yang ditunda.

Ini bukan kemiskinan sembarangan. Ini kemiskinan struktural: terkurasi, terlembagakan, dan dilegalkan. Negara memastikan ia tidak muncul liar, tapi teratur agar bisa dipantau, dihitung, dan dilaporkan sebagai capaian. Jika kemiskinan adalah acara, maka negara memastikan panggungnya berdiri kokoh.

Negara selalu bilang berpihak pada rakyat kecil. Pertanyaannya: rakyat kecil yang mana? Yang kecil suaranya, kecil daya tawarnya, dan kecil peluang hidupnya. Setiap kebijakan turun, yang pertama kali dikorbankan selalu mereka. Sementara yang besar—modal, korporasi, dan elite—selalu jatuh ke atas. Hukum gravitasi sosial ini tampaknya disusun di ruang rapat ber-AC.

Sejak kecil kami diajari bahwa negara hadir untuk melindungi. Kenyataannya, negara lebih mirip customer service kapital: ramah pada investor, dingin pada warga. Jika rakyat mengeluh, jawabannya “mekanisme pasar”. Jika modal mengeluh, jawabannya insentif pajak. Negara netral, katanya—netral seperti EO yang jelas-jelas memihak sponsor utama.

Katanya ini era pertumbuhan. Tapi entah kenapa yang tumbuh hanya:

harga pangan,
biaya pendidikan,
ongkos hidup,
dan rasa putus asa.

Upah? Jangan serakah. Itu nanti mengganggu iklim investasi. Lagipula, lapar bisa dilatih jadi karakter tangguh. Penderitaan, kata mereka, membentuk mental. Aneh saja, mental yang diuji selalu milik mereka yang tak pernah ikut rapat kebijakan.

Kemiskinan lalu dipersonalisasi. Rakyat miskin dianggap kurang literasi, kurang adaptif, kurang inovatif. Padahal mereka hidup di sistem yang sengaja dirancang agar selalu kurang. Tapi menyalahkan sistem berbahaya. Lebih aman menyalahkan korban—lebih murah dan tidak mengganggu sponsor.

Sesekali negara membagikan bantuan. Jumlahnya pas: cukup untuk dokumentasi, kurang untuk kehidupan. Karena tujuan utamanya bukan menghapus kemiskinan, melainkan mengelolanya. Kemiskinan harus tetap ada kalau tidak, siapa yang akan mengisi grafik keberhasilan? Siapa yang akan jadi latar foto saat peresmian program?

Ketika mahasiswa turun ke jalan, kami disebut tidak tahu realitas. Padahal justru karena terlalu tahu, kami muak. Kami tahu hukum bisa selembut busa jika menyentuh pengusaha, dan sekeras beton jika menyentuh rakyat. Kami tahu aparat lebih sigap menjaga aset ketimbang masa depan. Kami tahu “stabilitas” adalah kata sandi untuk kenyamanan elite.

Yang paling ironis: semua ini disebut demokrasi. Rakyat diberi hak memilih lima tahun sekali, lalu diminta diam selama lima tahun berikutnya. Kalau protes, disebut mengganggu ketertiban. Kalau marah, disebut tidak dewasa. Stabilitas siapa yang dijaga? Tentu bukan stabilitas perut kami.

Jika hari ini kamu miskin, jangan panik. Itu bukan kegagalan pribadi. Itu tanda sistem berjalan sesuai proposal. Kamu hanya berada di posisi yang memang disiapkan: penonton pembangunan, bukan penerima hasilnya. Angka statistik, bukan suara.

Tulisan ini tidak menawarkan solusi instan. Bukan karena kami kehabisan gagasan, tetapi karena masalahnya bukan kekurangan solusi melainkan kelebihan kepentingan yang ingin masalah ini terus berlangsung. Selama negara betah menjadi EO, dan kapital betah jadi sponsor utama, sarkasme adalah bahasa paling jujur yang tersisa.

Maka biarlah tulisan ini menjadi catatan dari mereka yang tak kebagian panggung, tapi kebagian beban. Kami menulis bukan untuk disukai, tapi untuk mengganggu. Bukan untuk rukun, tapi untuk jujur.

Karena di negeri yang menormalisasi ketimpangan, amarah adalah bentuk cinta paling waras. Dan di sistem yang memaksa kita menerima nasib, pemberontakan adalah cara paling jujur mencintai hidup.

Dengan cinta, amarah, dan anarki.
Fatum brutum, amor fati.

Sakir Proletariant

16 Januari 2026

Dasamuka Mengatur Meja, Kumbakarna Diajari Bersyukur Menafsir MBG dengan Lensa Sosiologi

Januari 16, 2026

MBG kerap dipahami sebagai wujud kehadiran negara dalam menjamin kesejahteraan warganya, khususnya dalam menjawab persoalan gizi dan kerentanan sosial. Dalam bahasa kebijakan, program semacam ini dibingkai sebagai solusi konkret dan berpihak pada kelompok rentan. Namun dalam perspektif sosiologi, kebijakan sosial tidak pernah hadir di ruang kosong. Ia selalu lahir dari struktur ekonomi tertentu dan bekerja di bawah bayang-bayang relasi kuasa.

Dalam kerangka determinisme ekonomi, kemiskinan dan lapar bukanlah kegagalan individu, melainkan konsekuensi dari sistem produksi dan distribusi yang timpang. Ketika upah tidak sebanding dengan biaya hidup dan akses terhadap sumber daya ekonomi dibatasi, kerentanan menjadi kondisi yang diproduksi secara struktural. MBG hadir di tengah kenyataan ini sebagai penanda bahwa persoalan gizi bukan sekadar urusan kesehatan, melainkan cerminan ketidakadilan ekonomi yang belum disentuh sampai akarnya.

Di titik inilah kuasa bermuka banyak bekerja, seperti Dasamuka dalam epos lama. Ia berbicara tentang kepedulian sambil menjaga struktur tetap utuh. Negara tampil memberi bantuan, tetapi enggan menggugat sistem yang menciptakan kebutuhan akan bantuan itu sendiri. Kebijakan sosial lebih berfungsi sebagai alat stabilisasi daripada sarana transformasi. Ketimpangan tidak dihapus, hanya dikelola agar tidak terlalu gaduh.

Dalam narasi besar ini, rakyat sering diposisikan seperti Kumbakarna. Ia bukan tokoh yang licik, bukan pula pemuja kekuasaan. Ia tahu Rahwana keliru, tetapi tetap maju ke medan laga demi negeri yang ia anggap rumah. Kumbakarna melambangkan rakyat yang jujur, pekerja keras, dan setia yang terus menopang sistem meski sistem itu tidak sepenuhnya berpihak padanya. Ia bangun pagi, bekerja panjang, dan menerima kebijakan apa adanya, sebab pilihan untuk menolak sering kali terlalu mahal.

Kumbakarna tidak pernah duduk di meja perumusan kebijakan. Ia hanya muncul di statistik, di daftar penerima, di barisan panjang distribusi. Dalam MBG, rakyat hadir sebagai objek yang harus dijaga ketenangannya, bukan sebagai subjek yang suaranya menentukan arah. Keberhasilan program diukur dari keteraturan data dan kelancaran pelaksanaan, bukan dari apakah Kumbakarna akhirnya hidup lebih berdaulat.

Proses ini melahirkan objektifikasi. Manusia direduksi menjadi indikator, kehidupan disederhanakan menjadi laporan. Kumbakarna tidak dipahami sebagai warga dengan hak ekonomi dan politik, melainkan sebagai sasaran kebijakan yang harus puas ketika kebutuhan paling dasar dipenuhi. Bantuan menggantikan keadilan, dan syukur menggantikan tuntutan.

Yang paling ironis, Kumbakarna sering dipuji. Ia disebut rakyat baik, rakyat sabar, rakyat yang mengerti keadaan. Pujian ini bukan tanpa maksud. Ia menjadi mekanisme sosial untuk memastikan bahwa kepatuhan lebih dihargai daripada kesadaran kritis. Dalam kondisi ini, determinisme ekonomi bekerja semakin halus, sebab ketimpangan tidak lagi terasa sebagai ketidakadilan, melainkan sebagai takdir yang harus diterima.

Kritik sosiologis terhadap MBG tidak dimaksudkan untuk menolak pemenuhan gizi. Memberi makan adalah kebutuhan mendesak dan tidak boleh ditunda. Namun sosiologi menuntut pertanyaan yang lebih mendasar: mengapa rakyat harus terus berada pada posisi Kumbakarna kuat, setia, tetapi selalu berada di barisan yang dikorbankan?

Selama kebijakan sosial hanya berfungsi mengelola kemiskinan tanpa menyentuh struktur ekonomi yang melahirkannya, Dasamuka akan tetap berkuasa dan Kumbakarna akan terus diminta berkorban. Program boleh berganti nama, narasi boleh diperhalus, tetapi ketimpangan akan terus direproduksi dalam bentuk yang lebih dapat diterima.

Pada akhirnya, kesejahteraan tidak ditentukan oleh seberapa rapi laporan disusun, melainkan oleh sejauh mana rakyat berhenti diposisikan sebagai Kumbakarna yang selalu diminta mengalah. Sosiologi berdiri untuk mengingatkan bahwa keadilan sosial hanya mungkin tercapai ketika rakyat tidak lagi sekadar kuat menahan beban, tetapi berdaulat menentukan arah hidupnya sendiri.

06 Januari 2026

Bersyukur di Jalan Paruh Waktu

Januari 06, 2026

Dalam kamus hidup, tidak semua kata dapat kita pilih. Ada istilah yang tiba-tiba melekat pada diri kitastatus, peran, kondisi tanpa pernah kita minta. Paruh waktu adalah salah satu kata itu: sebuah keadaan faktual yang menempatkan manusia pada ruang antara, tidak sepenuhnya selesai, tidak pula sepenuhnya kosong.

Filsafat eksistensialis menyebut keadaan ini sebagai situasi. Bukan sesuatu yang bisa segera diubah, tetapi sesuatu yang harus dihadapi. Manusia tidak selalu berdaulat atas kondisi, namun selalu berdaulat atas sikap. Di sinilah syukur menemukan maknanya bukan sebagai penyangkalan, melainkan sebagai cara berdiri dengan utuh di hadapan kenyataan.

Mengabdi, dalam pengertian ini, bukan sekadar menjalankan tugas, melainkan keputusan sadar untuk tetap mengada. Ketika seseorang memilih bekerja dengan sungguh-sungguh di tengah keterbatasan, ia sedang menyatakan keberadaannya: bahwa hidup tetap layak dijalani dengan tanggung jawab, meski jalannya belum sepenuhnya terang.

Orang-orang yang lebih sepuh memahami hal ini tanpa perlu menyebutnya filsafat. Mereka hidup dalam laku, bukan dalam definisi. Dari mereka kita belajar bahwa syukur tidak selalu bersuara keras. Ia hadir dalam kerja yang dijaga, dalam niat yang dirawat, dan dalam keluhan yang dipilih untuk ditahan. Syukur adalah kesadaran bahwa hidup masih memberi ruang untuk bermanfaat.

Paruh waktu mengajarkan kita untuk tidak menggantungkan seluruh makna hidup pada kepastian. Harapan tidak selalu hadir sebagai hasil yang segera, tetapi sebagai keteguhan menjalani hari dengan jujur. Dalam ruang antara inilah, manusia belajar menerima tanpa kehilangan martabat.

Kesabaran pun menjelma sebagai bentuk syukur yang paling sunyi. Tetap hadir, tetap bekerja, tetap berbuat baik meski tidak semua usaha langsung terlihat. Manusia tidak ditentukan oleh apa yang ia tunggu, melainkan oleh bagaimana ia menjalani waktu menunggu itu.

Pada akhirnya, bersyukur di jalan paruh waktu berarti menerima hidup sebagaimana ia datang, tanpa berhenti berharap, tanpa berhenti bertumbuh. Karena makna tidak selalu lahir dari kepastian, melainkan dari kesediaan untuk tetap setia pada nilai, di tengah keadaan yang belum selesai.

fatum brutum
amor fati
sic vos non vobis