Pria Alakadarnya

28 Januari 2026

Tentang mahasiswa yang fasih mengkritik ketimpangan, tapi pura-pura lupa pada kesejahteraan gurunya sendiri.

Januari 28, 2026

Ada satu fakta yang jarang diakui dengan jujur di dunia pendidikan tinggi: pihak yang paling konsisten mengingat kesejahteraan guru dan dosen adalah guru dan dosen itu sendiri. Mereka yang mengajar sambil menghitung hari, membimbing sambil mengira-ngira apakah bulan depan masih aman. Sementara yang lain—kampus, mahasiswa, bahkan akademisi—lebih sering mengingat hal lain yang terdengar lebih penting.

Sebagai alumni Sosiologi FISIP UIN Bandung, saya tumbuh dalam tradisi berpikir kritis. Kami diajari membaca struktur, membedah relasi kuasa, dan mempertanyakan apa yang selama ini dianggap wajar. Tapi ada satu kejanggalan yang baru terasa setelah lulus: ilmu sosial begitu berani menguliti ketimpangan di luar kampus, tapi mendadak kikuk saat berhadapan dengan ketimpangan di dalam ruang kelas sendiri.

Isu kesejahteraan guru dan dosen di UIN Bandung bukan rahasia. Semua tahu soal beban tridharma yang kian menumpuk, administrasi yang makin rakus waktu, dan status kerja yang tak selalu sepadan dengan tuntutan profesional. Anehnya, pengetahuan kolektif ini tidak pernah benar-benar berubah menjadi advokasi. Tidak menjadi aksi mahasiswa yang konsisten. Tidak pula menjelma kajian akademik yang serius.

Pertanyaannya sederhana tapi mengganggu: kenapa?

Kenapa mahasiswa yang rajin turun ke jalan untuk isu-isu besar justru ragu bersuara ketika yang diperjuangkan adalah dosennya sendiri? Apakah karena isu ini terlalu dekat, sehingga terasa canggung? Atau karena membela kesejahteraan dosen dianggap tidak cukup radikal, tidak cukup heroik, dan rawan dicap “terlalu internal”?

Sebagai mahasiswa Sosiologi, kami dulu gemar bicara soal kelas sosial dan pekerja. Tapi jarang ada diskusi tentang dosen sebagai pekerja intelektual yang hidup dalam relasi kerja timpang. Dosen sering diposisikan sebagai figur otoritatif, bukan subjek yang juga terdampak ketidakadilan struktural. Padahal, secara teoritis, posisi mereka jelas: ada tuntutan kinerja, ada evaluasi, tapi jaminan kesejahteraan sering berjalan tertatih.

Yang lebih ironis, ruang akademik—yang seharusnya jadi tempat paling aman untuk membicarakan persoalan ini—justru ikut diam. Penelitian tentang pendidikan lebih sering berhenti pada kurikulum, mutu, atau akreditasi. Kondisi material guru dan dosen nyaris tak disentuh, seolah kualitas pendidikan bisa dibahas tanpa menyinggung bagaimana hidup orang-orang yang menjalankannya.

Di sisi lain, gerakan mahasiswa tampak serba salah. Membela dosen dianggap rawan disalahpahami. Takut dianggap tidak kritis, takut dicurigai mencari aman, atau sekadar takut merusak kenyamanan. Akhirnya, isu kesejahteraan guru dan dosen terjebak di ruang abu-abu: diketahui, dibicarakan pelan-pelan, tapi jarang dipertahankan sampai tuntas.

Di titik inilah kalimat “guru ingat kesejahteraan guru” terasa pahit. Bukan karena salah, tapi karena terlalu benar. Guru dan dosen dipaksa menjadi pihak yang paling vokal tentang hidupnya sendiri, sementara ekosistem pendidikan yang lebih besar memilih diam dengan alasan kewenangan dan prosedur.

Padahal, kalau mahasiswa dan akademisi mau sedikit saja konsisten pada ilmunya sendiri, isu ini justru bisa jadi pintu masuk paling konkret untuk bergerak. Tidak selalu lewat spanduk. Bisa dimulai dari diskusi kecil, dari riset yang jujur, dari tulisan yang tidak buru-buru menyimpulkan. Dari keberanian mengangkat isu ini sebagai objek kajian, bukan sekadar bisik-bisik koridor.

Mungkin sudah waktunya ruang-ruang akademik memberi tempat lebih serius pada cerita di balik ruang kelas. Menghitung ulang apa yang selama ini diabaikan. Menanyakan hal-hal yang selama ini dianggap sensitif. Karena sering kali, perubahan tidak dimulai dari teriakan, tapi dari pertanyaan yang terus diulang sampai tak bisa lagi dihindari.

Jika kampus seperti UIN Bandung ingin tetap melahirkan pemikir kritis, maka keberanian itu seharusnya dimulai dari dalam. Dari relasi paling dekat. Dari pengakuan bahwa kesejahteraan guru dan dosen bukan isu tambahan, melainkan syarat dasar agar pendidikan tetap waras.

Dan barangkali, suatu hari nanti, kalimat “guru ingat kesejahteraan guru” tak lagi terdengar sebagai ironi.

Bukan karena guru berhenti mengingat,

melainkan karena akhirnya ada yang ikut memikirkan dan bergerak bersama, meski pelan.

Balada Mahasiswa UIN Bandung 2008

Januari 28, 2026

Di lorong-lorong kampus Sunan Gunung Djati, di antara bangku kayu yang retak dan papan tulis penuh coretan, langkah-langkah mahasiswa menggema seperti irama protes yang tak terhitung. Jeans belel, kaos oblong lusuh, sepatu canvas sobek menempel di tubuh mereka—tidak satu pun nama penting, karena mereka adalah kumpulan pencari kebenaran, pemberontak jalanan yang menolak dominasi struktur, mengendus ketidakadilan di setiap sudut, dan hidup sebagai udunan filsafat radikal, di mana kritik sosial bukan sekadar teori, tapi napas yang mereka hirup bersama.

Di bawah beringin tua, DPR, mereka duduk di akar-akarnya yang menjalar seperti struktur sosial yang retak, angin malam menari membawa aroma tanah basah, debu buku, dan gema protes yang tak pernah padam. Di sana, diskusi mengalir, tawa dan seruan keberanian bercampur, dan teori konflik sosial terasa hidup, bukan hanya kata-kata melainkan janji kolektif untuk menentang ketimpangan.

Mereka menulis catatan di pinggir buku, memahat puisi di udara, balada bagi mereka yang tersesat di ruang seminar. “Jika kebenaran adalah harta, kita akan merebutnya dari akar piramida sosial yang menindas, di bawah DPR ini, di antara bayangan yang menari di tanah, di antara teman yang menutup mata pada absurditas dunia. Hidup ini adalah struktur simbolik yang timpang, dan bersama, kita menentangnya dengan keberanian jalanan.”

Malam turun. Kampus sunyi, tapi gema langkah dan bisik kolektif mereka bergemuruh. Lampu jalan, gedung tua, dan akar-akar beringin yang merambat seperti rantai dominasi sosial, menjadi saksi perjuangan yang tak pernah berhenti. Mereka adalah mahasiswa pencari kebenaran, aktivis jalanan, filsuf kolektif, dan balada ini hanyalah bait dari hidup yang mereka pilih bersama hidup sebagai udunan filsafat radikal, di Sunan Gunung Djati 2008, di bawah DPR yang rindang, di mana akar-akarnya berbisik teori kritis, dan angin malam menabur mimpi revolusi menjadi debu bintang di tangan mereka.

21 Januari 2026

Negara sebagai Event Organizer Paket Lengkap Kemiskinan Struktural

Januari 21, 2026

Terima kasih kepada negara yang dengan profesionalisme tinggi berhasil menjadi event organizer penderitaan. Acaranya rutin, skalanya nasional, pesertanya rakyat kecil, sponsornya modal besar. Rundown-nya rapi: pembukaan oleh pidato pejabat, sesi utama berupa kebijakan, penutupnya konferensi pers. Semua berjalan lancar. Tidak ada yang benar-benar dibatalkan hanya nasib rakyat yang ditunda.

Ini bukan kemiskinan sembarangan. Ini kemiskinan struktural: terkurasi, terlembagakan, dan dilegalkan. Negara memastikan ia tidak muncul liar, tapi teratur agar bisa dipantau, dihitung, dan dilaporkan sebagai capaian. Jika kemiskinan adalah acara, maka negara memastikan panggungnya berdiri kokoh.

Negara selalu bilang berpihak pada rakyat kecil. Pertanyaannya: rakyat kecil yang mana? Yang kecil suaranya, kecil daya tawarnya, dan kecil peluang hidupnya. Setiap kebijakan turun, yang pertama kali dikorbankan selalu mereka. Sementara yang besar—modal, korporasi, dan elite—selalu jatuh ke atas. Hukum gravitasi sosial ini tampaknya disusun di ruang rapat ber-AC.

Sejak kecil kami diajari bahwa negara hadir untuk melindungi. Kenyataannya, negara lebih mirip customer service kapital: ramah pada investor, dingin pada warga. Jika rakyat mengeluh, jawabannya “mekanisme pasar”. Jika modal mengeluh, jawabannya insentif pajak. Negara netral, katanya—netral seperti EO yang jelas-jelas memihak sponsor utama.

Katanya ini era pertumbuhan. Tapi entah kenapa yang tumbuh hanya:

harga pangan,
biaya pendidikan,
ongkos hidup,
dan rasa putus asa.

Upah? Jangan serakah. Itu nanti mengganggu iklim investasi. Lagipula, lapar bisa dilatih jadi karakter tangguh. Penderitaan, kata mereka, membentuk mental. Aneh saja, mental yang diuji selalu milik mereka yang tak pernah ikut rapat kebijakan.

Kemiskinan lalu dipersonalisasi. Rakyat miskin dianggap kurang literasi, kurang adaptif, kurang inovatif. Padahal mereka hidup di sistem yang sengaja dirancang agar selalu kurang. Tapi menyalahkan sistem berbahaya. Lebih aman menyalahkan korban—lebih murah dan tidak mengganggu sponsor.

Sesekali negara membagikan bantuan. Jumlahnya pas: cukup untuk dokumentasi, kurang untuk kehidupan. Karena tujuan utamanya bukan menghapus kemiskinan, melainkan mengelolanya. Kemiskinan harus tetap ada—kalau tidak, siapa yang akan mengisi grafik keberhasilan? Siapa yang akan jadi latar foto saat peresmian program?

Ketika mahasiswa turun ke jalan, kami disebut tidak tahu realitas. Padahal justru karena terlalu tahu, kami muak. Kami tahu hukum bisa selembut busa jika menyentuh pengusaha, dan sekeras beton jika menyentuh rakyat. Kami tahu aparat lebih sigap menjaga aset ketimbang masa depan. Kami tahu “stabilitas” adalah kata sandi untuk kenyamanan elite.

Yang paling ironis: semua ini disebut demokrasi. Rakyat diberi hak memilih lima tahun sekali, lalu diminta diam selama lima tahun berikutnya. Kalau protes, disebut mengganggu ketertiban. Kalau marah, disebut tidak dewasa. Stabilitas siapa yang dijaga? Tentu bukan stabilitas perut kami.

Jika hari ini kamu miskin, jangan panik. Itu bukan kegagalan pribadi. Itu tanda sistem berjalan sesuai proposal. Kamu hanya berada di posisi yang memang disiapkan: penonton pembangunan, bukan penerima hasilnya. Angka statistik, bukan suara.

Tulisan ini tidak menawarkan solusi instan. Bukan karena kami kehabisan gagasan, tetapi karena masalahnya bukan kekurangan solusi melainkan kelebihan kepentingan yang ingin masalah ini terus berlangsung. Selama negara betah menjadi EO, dan kapital betah jadi sponsor utama, sarkasme adalah bahasa paling jujur yang tersisa.

Maka biarlah tulisan ini menjadi catatan dari mereka yang tak kebagian panggung, tapi kebagian beban. Kami menulis bukan untuk disukai, tapi untuk mengganggu. Bukan untuk rukun, tapi untuk jujur.

Karena di negeri yang menormalisasi ketimpangan, amarah adalah bentuk cinta paling waras. Dan di sistem yang memaksa kita menerima nasib, pemberontakan adalah cara paling jujur mencintai hidup.

Dengan cinta, amarah, dan anarki.
Fatum brutum, amor fati.

Sakir Proletariant

16 Januari 2026

Dasamuka Mengatur Meja, Kumbakarna Diajari Bersyukur Menafsir MBG dengan Lensa Sosiologi

Januari 16, 2026

MBG kerap dipahami sebagai wujud kehadiran negara dalam menjamin kesejahteraan warganya, khususnya dalam menjawab persoalan gizi dan kerentanan sosial. Dalam bahasa kebijakan, program semacam ini dibingkai sebagai solusi konkret dan berpihak pada kelompok rentan. Namun dalam perspektif sosiologi, kebijakan sosial tidak pernah hadir di ruang kosong. Ia selalu lahir dari struktur ekonomi tertentu dan bekerja di bawah bayang-bayang relasi kuasa.

Dalam kerangka determinisme ekonomi, kemiskinan dan lapar bukanlah kegagalan individu, melainkan konsekuensi dari sistem produksi dan distribusi yang timpang. Ketika upah tidak sebanding dengan biaya hidup dan akses terhadap sumber daya ekonomi dibatasi, kerentanan menjadi kondisi yang diproduksi secara struktural. MBG hadir di tengah kenyataan ini sebagai penanda bahwa persoalan gizi bukan sekadar urusan kesehatan, melainkan cerminan ketidakadilan ekonomi yang belum disentuh sampai akarnya.

Di titik inilah kuasa bermuka banyak bekerja, seperti Dasamuka dalam epos lama. Ia berbicara tentang kepedulian sambil menjaga struktur tetap utuh. Negara tampil memberi bantuan, tetapi enggan menggugat sistem yang menciptakan kebutuhan akan bantuan itu sendiri. Kebijakan sosial lebih berfungsi sebagai alat stabilisasi daripada sarana transformasi. Ketimpangan tidak dihapus, hanya dikelola agar tidak terlalu gaduh.

Dalam narasi besar ini, rakyat sering diposisikan seperti Kumbakarna. Ia bukan tokoh yang licik, bukan pula pemuja kekuasaan. Ia tahu Rahwana keliru, tetapi tetap maju ke medan laga demi negeri yang ia anggap rumah. Kumbakarna melambangkan rakyat yang jujur, pekerja keras, dan setia yang terus menopang sistem meski sistem itu tidak sepenuhnya berpihak padanya. Ia bangun pagi, bekerja panjang, dan menerima kebijakan apa adanya, sebab pilihan untuk menolak sering kali terlalu mahal.

Kumbakarna tidak pernah duduk di meja perumusan kebijakan. Ia hanya muncul di statistik, di daftar penerima, di barisan panjang distribusi. Dalam MBG, rakyat hadir sebagai objek yang harus dijaga ketenangannya, bukan sebagai subjek yang suaranya menentukan arah. Keberhasilan program diukur dari keteraturan data dan kelancaran pelaksanaan, bukan dari apakah Kumbakarna akhirnya hidup lebih berdaulat.

Proses ini melahirkan objektifikasi. Manusia direduksi menjadi indikator, kehidupan disederhanakan menjadi laporan. Kumbakarna tidak dipahami sebagai warga dengan hak ekonomi dan politik, melainkan sebagai sasaran kebijakan yang harus puas ketika kebutuhan paling dasar dipenuhi. Bantuan menggantikan keadilan, dan syukur menggantikan tuntutan.

Yang paling ironis, Kumbakarna sering dipuji. Ia disebut rakyat baik, rakyat sabar, rakyat yang mengerti keadaan. Pujian ini bukan tanpa maksud. Ia menjadi mekanisme sosial untuk memastikan bahwa kepatuhan lebih dihargai daripada kesadaran kritis. Dalam kondisi ini, determinisme ekonomi bekerja semakin halus, sebab ketimpangan tidak lagi terasa sebagai ketidakadilan, melainkan sebagai takdir yang harus diterima.

Kritik sosiologis terhadap MBG tidak dimaksudkan untuk menolak pemenuhan gizi. Memberi makan adalah kebutuhan mendesak dan tidak boleh ditunda. Namun sosiologi menuntut pertanyaan yang lebih mendasar: mengapa rakyat harus terus berada pada posisi Kumbakarna kuat, setia, tetapi selalu berada di barisan yang dikorbankan?

Selama kebijakan sosial hanya berfungsi mengelola kemiskinan tanpa menyentuh struktur ekonomi yang melahirkannya, Dasamuka akan tetap berkuasa dan Kumbakarna akan terus diminta berkorban. Program boleh berganti nama, narasi boleh diperhalus, tetapi ketimpangan akan terus direproduksi dalam bentuk yang lebih dapat diterima.

Pada akhirnya, kesejahteraan tidak ditentukan oleh seberapa rapi laporan disusun, melainkan oleh sejauh mana rakyat berhenti diposisikan sebagai Kumbakarna yang selalu diminta mengalah. Sosiologi berdiri untuk mengingatkan bahwa keadilan sosial hanya mungkin tercapai ketika rakyat tidak lagi sekadar kuat menahan beban, tetapi berdaulat menentukan arah hidupnya sendiri.

06 Januari 2026

Bersyukur di Jalan Paruh Waktu

Januari 06, 2026

Dalam kamus hidup, tidak semua kata dapat kita pilih. Ada istilah yang tiba-tiba melekat pada diri kitastatus, peran, kondisi tanpa pernah kita minta. Paruh waktu adalah salah satu kata itu: sebuah keadaan faktual yang menempatkan manusia pada ruang antara, tidak sepenuhnya selesai, tidak pula sepenuhnya kosong.

Filsafat eksistensialis menyebut keadaan ini sebagai situasi. Bukan sesuatu yang bisa segera diubah, tetapi sesuatu yang harus dihadapi. Manusia tidak selalu berdaulat atas kondisi, namun selalu berdaulat atas sikap. Di sinilah syukur menemukan maknanya bukan sebagai penyangkalan, melainkan sebagai cara berdiri dengan utuh di hadapan kenyataan.

Mengabdi, dalam pengertian ini, bukan sekadar menjalankan tugas, melainkan keputusan sadar untuk tetap mengada. Ketika seseorang memilih bekerja dengan sungguh-sungguh di tengah keterbatasan, ia sedang menyatakan keberadaannya: bahwa hidup tetap layak dijalani dengan tanggung jawab, meski jalannya belum sepenuhnya terang.

Orang-orang yang lebih sepuh memahami hal ini tanpa perlu menyebutnya filsafat. Mereka hidup dalam laku, bukan dalam definisi. Dari mereka kita belajar bahwa syukur tidak selalu bersuara keras. Ia hadir dalam kerja yang dijaga, dalam niat yang dirawat, dan dalam keluhan yang dipilih untuk ditahan. Syukur adalah kesadaran bahwa hidup masih memberi ruang untuk bermanfaat.

Paruh waktu mengajarkan kita untuk tidak menggantungkan seluruh makna hidup pada kepastian. Harapan tidak selalu hadir sebagai hasil yang segera, tetapi sebagai keteguhan menjalani hari dengan jujur. Dalam ruang antara inilah, manusia belajar menerima tanpa kehilangan martabat.

Kesabaran pun menjelma sebagai bentuk syukur yang paling sunyi. Tetap hadir, tetap bekerja, tetap berbuat baik meski tidak semua usaha langsung terlihat. Manusia tidak ditentukan oleh apa yang ia tunggu, melainkan oleh bagaimana ia menjalani waktu menunggu itu.

Pada akhirnya, bersyukur di jalan paruh waktu berarti menerima hidup sebagaimana ia datang, tanpa berhenti berharap, tanpa berhenti bertumbuh. Karena makna tidak selalu lahir dari kepastian, melainkan dari kesediaan untuk tetap setia pada nilai, di tengah keadaan yang belum selesai.

fatum brutum
amor fati
sic vos non vobis

19 Desember 2025

Rancaekek Kencana dan Ingatan yang Sengaja Dipendekkan

Desember 19, 2025

Masalah utama Instagram Kecamatan Rancaekek bukan pada frekuensi unggahan, melainkan pada ingatan yang dipendekkan secara sistematis. Admin media sosial tampak bekerja seolah Rancaekek lahir bersamaan dengan Rancaekek Kencana seolah wilayah ini sejak awal rapi, tertata, dan siap dijadikan panggung birokrasi. Ini bukan sekadar salah baca, tetapi penghapusan sejarah secara halus.

Padahal, Rancaekek Kencana bukan titik mula. Ia adalah produk akhir dari sebuah intervensi pembangunan berbasis pengembang: kawasan perumahan (Perumnas) yang dirancang dengan logika modern, kemudian diserahkan kepada pemerintah daerah. Artinya jelas: keunggulan tata ruang dan administrasi Rancaekek Kencana bukan hasil evolusi sosial warga, melainkan hasil desain kapital dan kebijakan.

Namun di tangan admin Instagram, sejarah ini diputar balik. Rancaekek Kencana diperlakukan sebagai tolok ukur kemajuan, seolah wilayah lain tertinggal karena kurang berupaya, bukan karena sejak awal tidak pernah diberi modal yang sama. Di sinilah kekerasan simbolik bekerja: yang lahir belakangan diposisikan sebagai yang paling maju, sementara yang lebih dulu ada dipaksa menerima label “belum berkembang”.

Admin IG Kecamatan Rancaekek tampak gagap membaca bahwa wilayah ini tumbuh secara asimetris. Ada ruang yang lahir dari desa, ada ruang yang lahir dari pabrik, dan ada ruang yang lahir dari perumahan pengembang. Menyamakan semuanya dalam satu narasi keberhasilan visual adalah kesalahan sosiologis yang serius.

Lebih problematis lagi, Instagram kecamatan berfungsi sebagai mesin legitimasi sejarah palsu. Dengan terus-menerus menampilkan Rancaekek Kencana, negara lokal seolah berkata: inilah Rancaekek yang ideal. Yang lain—permukiman buruh, kawasan padat, wilayah lama diposisikan sebagai deviasi yang perlu ditertibkan, bukan sebagai bagian sah dari sejarah wilayah.

Ini bukan soal admin malas turun lapangan. Ini soal cara pandang kelas. Kamera diarahkan ke ruang yang lahir dari kapital terencana, bukan ke ruang yang lahir dari kerja bertahun-tahun warga. Yang rapi dipuja, yang berjejak sejarah dianggap beban.

Secara sosio-historis, ini berbahaya. Ketika wilayah yang berasal dari intervensi pengembang dijadikan pusat narasi, maka sejarah agraris, industrial, dan migrasi buruh Rancaekek dihapus dari ingatan publik. Instagram tidak lagi menjadi alat dokumentasi, melainkan alat seleksi ingatan: mana yang layak dikenang, mana yang cukup dilupakan.

Kritik ini tidak sedang meminta semua wilayah tampil sama banyak. Yang dikritik adalah logika kolonisasi narasi, di mana satu ruang yang lahir dari modal diberi hak bicara lebih besar dibanding ruang yang lahir dari kerja sosial.

Jika admin Instagram Kecamatan Rancaekek tidak segera keluar dari logika ini, maka yang mereka kelola bukan media sosial, melainkan arsip ketimpangan. Rancaekek akan terus ditampilkan sebagai wilayah yang rapi di satu sudut, dan bermasalah di sudut lain—tanpa pernah dijelaskan bahwa ketimpangan itu sengaja diproduksi sejak awal.

Rancaekek Kencana bukan masalah.

Yang bermasalah adalah ketika ia dijadikan asal-usul, bukan hasil.

Dan selama sejarah terus diputar balik demi konten yang aman, Instagram kecamatan tidak sedang melayani warga ia sedang mendidik publik untuk lupa.

06 Desember 2025

Ekologi yang Dikhianati, dan Rancaekek yang Dipaksa Menanggungnya

Desember 06, 2025

Rancaekek hari ini bukanlah ruang yang rusak karena ulah warganya. Ia rusak karena keputusan-keputusan lama yang dibuat oleh tangan-tangan “tak bernama” tangan yang dulu memegang pena kebijakan, tetapi kini hilang dalam arsip sejarah. Tidak ada yang mau mengakuinya, tentu saja. Salah satu keuntungan menjadi pengambil keputusan di masa lalu adalah mudahnya menghilang ketika dampaknya muncul di masa depan.

Kisah kehancuran ekologinya sudah dimulai jauh sebelum warga lahir dan tinggal di kawasan ini. Dimulai ketika Revolusi Hijau disambut bak sabda suci. Saat itu, di lereng-lereng Sumedang, hutan ditebang bukan karena bencana, melainkan karena “kewajaran”. Pohon dianggap penghambat. Keseimbangan ekologis diperlakukan seperti gangguan kecil yang bisa disapu dengan dalih modernisasi pertanian. Tanah yang dulu kuat ditopang akar, dipaksa menanggung pupuk kimia dan erosi yang makin brutal tiap tahun.

Air dari pegunungan kehilangan penyangga. Ia mengalir tanpa karakter, meluncur tanpa jalur alami, membawa jejak keserakahan yang dibungkus jargon pembangunan. Dan setelah hutan-hutan di hulu tumbang, air menjelajah turun mencari dataran rendahmenuju Rancaekek, seperti tamu tak diundang yang membawa kabar buruk.

Tetapi bencana itu tidak datang sendirian. Di Rancaekek sendiri, pada akhir 1970-an hingga 1980-an, terjadi gelombang perubahan yoang lebih diam tapi lebih menghancurkan. Tanah resapan, sawah, rawa tulang punggung ekologi kawasan ini perlahan berubah menjadi deretan perumahan. Bukan oleh warga biasa, bukan oleh kebutuhan lokal, tetapi oleh mereka yang memiliki cukup kuasa untuk memutuskan bahwa tanah bisa diperlakukan sebagai papan catur.

Dan keputusan itu dibuat tanpa wajah yang bisa dituduh hari ini. Tanpa nama yang bisa dipanggil. Tanpa tokoh yang mau berdiri dan berkata, “Ya, ini akibat dari kebijakan kami dahulu.”

Jadi ruang ini dibiarkan berubah begitu saja—tanpa dibaca konturnya, tanpa dipertimbangkan daya tampung airnya. Beton menggantikan basahnya tanah. Jalan-jalan lingkungan membelah aliran alami sungai-sungai kecil yang dulu mengantar air pulang ke rumahnya. Sementara pembangunan itu disebut sebagai “kemajuan”, lingkungan justru hancur perlahan.

RW 02 di Desa Rancaekek Kulon adalah bukti bahwa masyarakat bukan sumber kerusakan. Mereka mampu mengelola sampah tanpa bergantung pada TPA, membangun sistem sendiri, menjaga lingkungannya dari bawah. Tetapi ketika hujan turun, ketika limpasan dari hulu dan dari perumahan yang dibangun di tanah resapan bertemu, RW 02 ikut terendam dalam kesalahan yang tidak pernah mereka buat.

Di sinilah letak ironi Rancaekek: yang menjaga lingkungan justru menerima hukuman, sementara yang menciptakan kerusakan melenggang tenang karena waktu telah menghapus jejak mereka.

Tidak perlu menyebut jabatan apa pun. Kita semua tahu betapa keputusan ruang sering dibuat oleh mereka yang tidak pernah turun melihat lumpur. Keputusan yang ditandatangani di ruangan ber-AC, tetapi dampaknya ditanggung oleh warga yang setiap musim hujan harus menumpuk karung pasir di depan pintu rumah.

Jika hari ini Rancaekek masih terus kebanjiran, itu bukan karena warganya malas, bukan karena sampah semata, bukan karena kelalaian kecil sehari-hari. Itu karena ada generasi masa lalu yang terlalu percaya pada beton dan terlalu meremehkan pohon. Yang terlalu yakin bahwa tanah bisa selamanya diam, bahwa air bisa selamanya jinak.

Padahal tanah punya memori. Air punya dendam yang sunyi. Dan memori itulah yang terus kembali menghantam Rancaekek setiap tahun.

Selama kita masih pura-pura tidak mengenali akar masalahnya, selama kesalahan masa lalu tetap disamarkan oleh bahasa-bahasa birokratis, selama keputusan lama dibiarkan buram dan tak bertuan, Rancaekek akan terus menjadi korban dari pembangunan yang kehilangan hati nurani.

Inilah kenyataan pahitnya: warga berubah, ekologi berubah, tetapi kesalahan lama tetap mengalir bersama air yang turun dari hulu tanpa pernah benar-benar ditebus.

12 November 2025

Ketika Surga Menjadi Sunyi: Membaca Just Like Heaven dan Fatherless di Hari Ayah

November 12, 2025

Hari Ayah datang seperti bayangan yang lembut namun berat. Di sebagian rumah, tawa dan ucapan terucap ringan; di sebagian lainnya, hanya ada keheningan yang menua bersama ingatan. Tak semua rindu punya alamat, dan tak semua kasih sempat diucapkan. Musik menjadi bahasa paling jujur untuk hal-hal yang gagal kita katakan. Salah satunya melalui lagu Just Like Heaven dari The Cure — sebuah karya yang berbicara tentang cinta, kehilangan, dan kerinduan yang tetap hidup bahkan setelah kehadiran menghilang.

Dalam Just Like Heaven, Robert Smith menulis seolah sedang merayakan cinta. Ritmenya ringan, melodinya berlari, namun di dalamnya bersembunyi getir yang dalam. Surga yang ia sebut bukan tempat abadi, melainkan momen fana yang terasa sempurna sebelum akhirnya menguap. Lirik “I found myself alone above a raging sea” menyingkap paradoks yang menyentuh: di balik kebahagiaan selalu ada potensi kehilangan. Lagu ini, seperti kenangan akan pelukan ayah yang dulu hangat namun kini hanya berupa gema, menjadi simbol betapa segala yang kita sebut surga mungkin hanya sementara. Namun justru di situlah keindahannya bahwa kasih tak harus abadi untuk bisa berarti.

Hari Ayah, dengan segala simbolnya, bukan hanya perayaan atas figur, tapi juga refleksi atas luka dan warisan emosional yang kita bawa dari mereka. Sebab dalam setiap anak yang tumbuh, selalu ada bayangan ayah — entah hadir atau absen, nyata atau hanya berupa nama yang kita bisikkan dalam doa. Cinta seorang ayah sering kali tidak diucapkan dalam kata, melainkan dikerjakan dalam diam: di jam-jam pagi yang dingin, di langkah yang terburu, di kerja yang tak sempat menyaksikan tumbuh anaknya.

Maka bagi mereka yang ayahnya tak sempat mengantar ke sekolah, ingatlah:

“Tak semua ayah sempat mengantar anaknya ke sekolah, tapi setiap langkah anak itu tetap membawa namanya.”

11 November 2025

Disiplin

November 11, 2025

Disiplin itu dipromosikan seperti skincare ajaib yang katanya bisa memperbaiki hidup cuma dengan dipakai rutin. Padahal yang jual omongan itu hidupnya sendiri masih berantakan, target meleset, manajemen waktu amburadul, tapi tetap sok penceramah tentang komitmen dan produktivitas.

Orang-orang mengangkat disiplin setinggi langit, seakan itu malaikat penjaga karier. Padahal aslinya ya cuma suara alarm yang berisiknya minta ditampar. Dia datang pagi-pagi buta, bergaya seperti konsultan manajemen, padahal kalau disiplin itu manusia, dia pasti tipe rekan kerja yang kontribusinya minim tapi paling rajin ngasih feedback.

Yang lucu, yang paling getol ngomong soal disiplin biasanya justru yang moral deadline-nya paling goyah. Begitu telat kirim laporan, mereka nyalain rapat, jaringan, cuaca, dan sejarah bangsa, pokoknya semua kecuali diri sendiri. Produktif sekali dalam urusan alasan.

Disiplin itu juga tidak pernah sensitif terhadap kondisi manusia. Kamu capek, pusing, patah hati, atau ingin hilang dari peradaban, dia tidak peduli. Dia cuma berdiri dengan wajah datar dan bilang kerja terus, gerak terus, evaluasi terus. Andai dia makhluk hidup, sudah lama dia dilaporkan ke HR karena toxic.

Tetap saja, meski cara kerjanya menyebalkan, kita butuh dia. Tanpa disiplin, hidup bakal mirip data penting yang tidak pernah di backup: rusak sedikit langsung hancur total. Kita tidak perlu menyukainya, cukup tunduk sedikit agar hidup tidak berubah jadi tumpukan keputusan keliru.

Akhirnya disiplin itu bukan mentor bijaksana. Dia satpam masa depan yang cerewet dan sinis. Tapi dia satu-satunya yang berani ngomong terang-terangan bahwa kalau kita terus menggampangkan hidup, masa depan cuma akan jadi laporan kerusakan, bukan rencana yang bisa dibanggakan.

10 November 2025

Laut yang Menghubungkan Kita: Mochtar Kusumaatmadja dan Wawasan Nusantara di Hati Anak 90-an

November 10, 2025

Bagi anak 90-an, nama Mochtar Kusumaatmadja bukan sekadar barisan huruf di buku IPS yang kertasnya mulai menguning. Di sana, di antara peta Indonesia dan gambar kapal layar, ada satu kalimat yang dulu mungkin kita baca sekilas: “Laut bukan pemisah, tetapi penghubung.”

Waktu itu kita belum paham betapa romantisnya kalimat itu bukan dalam arti asmara, tapi dalam cara seorang tokoh memandang bangsanya dengan kasih.

Setiap tanggal 10 November, saat bangsa ini memperingati Hari Pahlawan Nasional, kita diajak untuk mengenang bukan hanya mereka yang berjuang dengan bambu runcing, tapi juga mereka yang menyalakan obor lewat pikiran. Mochtar Kusumaatmadja adalah salah satunya. Ia bukan pejuang di medan perang, tapi pahlawan di meja diplomasi memperjuangkan agar dunia mengakui bahwa Indonesia adalah satu kesatuan, bukan sekumpulan pulau yang kebetulan berdekatan.

Dalam pelajaran IPS, istilah Wawasan Nusantara sering terdengar seperti konsep berat. Tapi kalau dipikir lagi, itu sebenarnya semacam puisi sosial tentang persatuan. Mochtar mengajarkan bahwa laut yang tampak memisahkan kita sesungguhnya adalah tangan yang merangkul semua perbedaan. Bahwa bangsa ini, dari Sabang sampai Merauke, dari ujung pesisir sampai kota-kota yang sibuk, adalah satu keluarga besar yang hidup di antara ombak dan angin tropis.

Kini, ketika kita hidup di zaman serba daring di mana jarak terasa dekat tapi hati kadang terasa jauh gagasan Mochtar terasa makin relevan. Wawasan Nusantara bukan cuma peta politik, tapi juga peta perasaan: mengingatkan kita untuk tidak lupa bahwa Indonesia dibangun oleh kesadaran saling terhubung. Sama seperti dulu laut yang menyatukan para pelaut dan pedagang, sekarang jaringan digital seharusnya menyatukan kita, bukan memisahkan.

Hari Pahlawan tahun ini, mungkin kita tak lagi membawa bunga ke makam, tapi cukup membuka ingatan pada buku IPS kelas 3 SMP, pada nama Mochtar Kusumaatmadja, dan pada kalimat sederhana yang dulu tak kita sadari artinya.

Bahwa di balik semua pelajaran itu, tersimpan pesan lembut seorang pahlawan:

kita disatukan bukan oleh daratan, tapi oleh rasa.

08 November 2025

Ledakan Makna di SMA 72: Kisah Luka, Tanda, dan Identitas yang Tak Diberi Ruang

November 08, 2025

Ledakan yang mengguncang SMA 72 Jakarta pada awal November bukan hanya suara benda yang meledak; ia adalah suara dari sesuatu yang jauh lebih dalam suara dari tanda-tanda yang selama ini diabaikan. Di masjid sekolah, ruang yang semestinya menjadi tempat teduh, tiba-tiba pecah oleh dentuman kekerasan. Dan di balik dentuman itu, kita menemukan sebuah artefak: senjata rakitan dengan ukiran “Welcome to Hell”, dihiasi nama-nama pelaku kekerasan masjid dari belahan dunia lain Tarrant, Traini, Bissonnette sosok-sosok yang tidak seharusnya hadir di ruang belajar anak-anak.

Polisi menyebut kemungkinan bahwa pelakunya adalah seorang siswa yang “sering dibully”, seorang remaja yang keberadaannya berjalan di garis pinggir sosial sekolah. Dan di sinilah narasi itu berubah: ini bukan sekadar tindakan kriminal, bukan sekadar “anak yang iseng dengan senjata”, melainkan potret utuh dari bagaimana simbol-simbol ekstrem menjadi bahasa baru bagi mereka yang kehabisan cara untuk menyampaikan diri.

Bullying tidak pernah hanya menjadi candaan antarteman atau kenakalan kecil. Dalam semiotika sosial, bullying adalah sistem tanda bahasa yang mengatur siapa yang layak didengar dan siapa yang harus diam. Setiap ejekan, setiap tatapan meremehkan, setiap tepukan palsu di punggung, setiap penyingkiran dari kelompok tugas, semuanya menyampaikan pesan yang sama: kamu tidak dihitung di sini. Pesan itu menumpuk setiap hari, dan semakin menumpuk, semakin keras pula ia bergema di dalam dada anak yang menerimanya.

Dan ketika dunia nyata menutup pintu, dunia simbol membuka jendelanya. Anak yang terpinggirkan akan mencari makna di tempat-tempat yang tidak dibayangkan orang dewasa: di video game, di forum gelap, di meme yang menertawakan kekerasan, di estetika hitam-merah yang tampil seperti grafis pemberontakan. Nama-nama teroris global itu bukan dipilih karena ideologinya dipahami, tetapi karena mereka tampil sebagai ikon ketangguhan semu tokoh yang dianggap “berani melawan”, meski yang dilawannya adalah kemanusiaan itu sendiri.

Masjid sekolah yang menjadi lokasi ledakan itu, dalam analisis semiotik, bukan sekadar tempat kejadian. Ia adalah simbol yang dirusak. Ruang tenang tempat anak-anak bernaung seakan dipilih sebagai panggung untuk menunjukkan betapa jauh remaja itu telah berjalan dari batas aman. Ketika ruang suci ditembus oleh tanda-tanda kegelapan, kita bukan hanya melihat tindakan, tetapi pesan: bahwa rasa aman tidak lagi merasuk ke hati seseorang yang setiap hari diremehkan.

Narasi tentang siswa pendiam yang dibully ini tidak boleh dibaca sebagai “faktor kecil”. Ini adalah inti persoalan. Bullying menciptakan jurang, dan di ujung jurang itu, simbol-simbol ekstrem menunggu dengan tangan terbuka. Budaya pop menyediakan visual, warna, gaya, meme, dan kata-kata yang bisa dipungut siapa saja. Sementara sekolah, kadang tanpa sadar, menyediakan sunyi yang cukup luas bagi seorang remaja untuk merasa tidak terlihat oleh siapa pun.

Ketika dunia digital menyediakan ikon yang tampak kuat, dan dunia nyata menyediakan tatapan yang meremehkan, pilihan bagi remaja tertentu tampak seperti garis yang tak terhindarkan. Ia meminjam bahasa kekerasan untuk mengganti bahasa dirinya yang hilang. Ia mengambil nama-nama yang tidak pernah ia temui untuk melawan nama-nama yang setiap hari merundungnya. Ia menulis “Welcome to Hell” bukan karena ia ingin menghancurkan dunia, tetapi karena dunia telah lama menulis pesan serupa di punggungnya melalui perlakuan teman sebaya.

Tragedi ini mengajarkan kita bahwa tanda-tanda kecil selalu muncul lebih dulu sebelum tindakan besar pecah. Doodle kecil di buku, tulisan aneh di dinding, wallpaper ponsel bergambar tokoh gelap, perubahan sikap, keheningan yang semakin dalam semuanya adalah teks yang dapat dibaca jika kita mau memperhatikan. Sekolah sering sibuk dengan absensi, nilai, dan rapat, tetapi lupa bahwa kehidupan batin anak-anak jauh lebih ramai daripada daftar kehadiran.

Dalam kacamata semiotik, ledakan di SMA 72 bukan hanya ledakan fisik. Ia adalah letusan simbol-simbol yang tak pernah ditafsirkan. Ia adalah jeritan dari bahasa yang dibentuk oleh bullying, oleh rasa sunyi, oleh estetika ekstrem, oleh dunia digital yang menawarkan pelarian sekaligus jebakan. Ia adalah peringatan bahwa kekerasan tidak lahir tiba-tiba; ia selalu diawali tanda.

Dan tanda itu sering muncul di wajah anak yang kita kira baik-baik saja.

Peristiwa ini akhirnya mengingatkan kita bahwa tugas sekolah bukan hanya memastikan kurikulum berjalan, tetapi memastikan makna hidup seorang anak tetap utuh. Bullying bukan persoalan disiplin semata; ia adalah persoalan identitas. Dan ketika identitas retak, simbol-simbol gelap akan mengambil alih pekerjaan kita.

Ledakan di SMA 72 adalah tragedi. Tetapi ia juga undangan undangan untuk membaca lebih peka, mendengar lebih dalam, dan tidak pernah lagi mengabaikan bahasa luka yang selama ini kita anggap sebagai kenakalan kecil.