Tentang mahasiswa yang fasih mengkritik ketimpangan, tapi pura-pura lupa pada kesejahteraan gurunya sendiri.
Ada satu fakta yang jarang diakui dengan jujur di dunia pendidikan tinggi: pihak yang paling konsisten mengingat kesejahteraan guru dan dosen adalah guru dan dosen itu sendiri. Mereka yang mengajar sambil menghitung hari, membimbing sambil mengira-ngira apakah bulan depan masih aman. Sementara yang lain—kampus, mahasiswa, bahkan akademisi—lebih sering mengingat hal lain yang terdengar lebih penting.
Sebagai alumni Sosiologi FISIP UIN Bandung, saya tumbuh dalam tradisi berpikir kritis. Kami diajari membaca struktur, membedah relasi kuasa, dan mempertanyakan apa yang selama ini dianggap wajar. Tapi ada satu kejanggalan yang baru terasa setelah lulus: ilmu sosial begitu berani menguliti ketimpangan di luar kampus, tapi mendadak kikuk saat berhadapan dengan ketimpangan di dalam ruang kelas sendiri.
Isu kesejahteraan guru dan dosen di UIN Bandung bukan rahasia. Semua tahu soal beban tridharma yang kian menumpuk, administrasi yang makin rakus waktu, dan status kerja yang tak selalu sepadan dengan tuntutan profesional. Anehnya, pengetahuan kolektif ini tidak pernah benar-benar berubah menjadi advokasi. Tidak menjadi aksi mahasiswa yang konsisten. Tidak pula menjelma kajian akademik yang serius.
Pertanyaannya sederhana tapi mengganggu: kenapa?
Kenapa mahasiswa yang rajin turun ke jalan untuk isu-isu besar justru ragu bersuara ketika yang diperjuangkan adalah dosennya sendiri? Apakah karena isu ini terlalu dekat, sehingga terasa canggung? Atau karena membela kesejahteraan dosen dianggap tidak cukup radikal, tidak cukup heroik, dan rawan dicap “terlalu internal”?
Sebagai mahasiswa Sosiologi, kami dulu gemar bicara soal kelas sosial dan pekerja. Tapi jarang ada diskusi tentang dosen sebagai pekerja intelektual yang hidup dalam relasi kerja timpang. Dosen sering diposisikan sebagai figur otoritatif, bukan subjek yang juga terdampak ketidakadilan struktural. Padahal, secara teoritis, posisi mereka jelas: ada tuntutan kinerja, ada evaluasi, tapi jaminan kesejahteraan sering berjalan tertatih.
Yang lebih ironis, ruang akademik—yang seharusnya jadi tempat paling aman untuk membicarakan persoalan ini—justru ikut diam. Penelitian tentang pendidikan lebih sering berhenti pada kurikulum, mutu, atau akreditasi. Kondisi material guru dan dosen nyaris tak disentuh, seolah kualitas pendidikan bisa dibahas tanpa menyinggung bagaimana hidup orang-orang yang menjalankannya.
Di sisi lain, gerakan mahasiswa tampak serba salah. Membela dosen dianggap rawan disalahpahami. Takut dianggap tidak kritis, takut dicurigai mencari aman, atau sekadar takut merusak kenyamanan. Akhirnya, isu kesejahteraan guru dan dosen terjebak di ruang abu-abu: diketahui, dibicarakan pelan-pelan, tapi jarang dipertahankan sampai tuntas.
Di titik inilah kalimat “guru ingat kesejahteraan guru” terasa pahit. Bukan karena salah, tapi karena terlalu benar. Guru dan dosen dipaksa menjadi pihak yang paling vokal tentang hidupnya sendiri, sementara ekosistem pendidikan yang lebih besar memilih diam dengan alasan kewenangan dan prosedur.
Padahal, kalau mahasiswa dan akademisi mau sedikit saja konsisten pada ilmunya sendiri, isu ini justru bisa jadi pintu masuk paling konkret untuk bergerak. Tidak selalu lewat spanduk. Bisa dimulai dari diskusi kecil, dari riset yang jujur, dari tulisan yang tidak buru-buru menyimpulkan. Dari keberanian mengangkat isu ini sebagai objek kajian, bukan sekadar bisik-bisik koridor.
Mungkin sudah waktunya ruang-ruang akademik memberi tempat lebih serius pada cerita di balik ruang kelas. Menghitung ulang apa yang selama ini diabaikan. Menanyakan hal-hal yang selama ini dianggap sensitif. Karena sering kali, perubahan tidak dimulai dari teriakan, tapi dari pertanyaan yang terus diulang sampai tak bisa lagi dihindari.
Jika kampus seperti UIN Bandung ingin tetap melahirkan pemikir kritis, maka keberanian itu seharusnya dimulai dari dalam. Dari relasi paling dekat. Dari pengakuan bahwa kesejahteraan guru dan dosen bukan isu tambahan, melainkan syarat dasar agar pendidikan tetap waras.
Dan barangkali, suatu hari nanti, kalimat “guru ingat kesejahteraan guru” tak lagi terdengar sebagai ironi.
Bukan karena guru berhenti mengingat,
melainkan karena akhirnya ada yang ikut memikirkan dan bergerak bersama, meski pelan.