Validasi yang Selesai, Keadilan yang Tertunda (Catatan Filsafat Sosiologis atas Arogansi Pusat dan Lupa Diri pada Otonomi Daerah)

Validasi yang Selesai, Keadilan yang Tertunda (Catatan Filsafat Sosiologis atas Arogansi Pusat dan Lupa Diri pada Otonomi Daerah)

Maret 18, 2026  

 

Di Meja operator sekolah, validasi adalah kerja yang selesai. Data dirapikan, sinkronisasi dijaga, dan setiap perubahan dicatat dengan ketelitian yang nyaris asketis. Namun, pada layar yang sama dan dalam bulan yang sama, hasilnya terbelah: ada yang cair, ada yang tidak. Pada titik ini, persoalan tidak lagi dapat direduksi menjadi kesalahan teknis. Kita sedang berhadapan dengan suatu ironi struktural: kerja yang rasional diputus oleh sistem yang tidak sepenuhnya rasional.

Birokrasi digital hadir dengan janji kepastian. Ia menawarkan kecepatan, objektivitas, dan keterukuran. Akan tetapi, janji tersebut kehilangan pijakan ketika dua data yang sama menghasilkan konsekuensi yang berbeda. Ketika validasi tidak lagi identik dengan hasil, maka rasionalitas birokrasi berubah menjadi semacam kepercayaan dipertahankan, tetapi tidak selalu terbukti.

Lebih jauh, kondisi ini memperlihatkan satu wajah lama yang belum sepenuhnya hilang, yakni arogansi pusat. Dalam kerangka otonomi daerah, distribusi kewenangan seharusnya berjalan secara proporsional. Daerah diberi ruang untuk memahami konteksnya sendiri, mengelola data, dan memastikan validitasnya. Namun, dalam praktiknya, daerah bekerja, sementara pusat menentukan. Operator dan admin daerah menuntaskan validasi, tetapi keputusan akhir tetap berada pada mekanisme pusat yang jauh dari jangkauan klarifikasi langsung.

Situasi ini bukan sekadar persoalan koordinasi, melainkan bentuk sentralisasi yang terselubung dalam teknologi. Pusat memegang kendali penuh atas hasil akhir, sementara daerah memikul tanggung jawab operasional. Ketika terjadi ketidaksesuaian—data telah valid, tetapi pencairan tidak terjadi—daerah tidak memiliki otoritas untuk memperbaiki, melainkan hanya kewajiban untuk menjelaskan. Inilah beban tanpa kuasa.

Secara sosiologis, kondisi ini mencerminkan pola klasik dalam birokrasi: kekuasaan terpusat, tanggung jawab tersebar. Keputusan diambil pada tingkat yang jauh dari realitas lapangan, sementara konsekuensi langsung dirasakan oleh mereka yang berada di garis depan pelayanan. Ketimpangan ini menciptakan jarak antara kerja dan hasil, antara usaha dan pengakuan.

Lebih ironis lagi, sistem yang seharusnya menghadirkan kepastian justru memproduksi ketidakpastian yang berulang. Validasi tidak bersifat final, melainkan sementara. Rekomendasi untuk melakukan reset berkala menjadi semacam ritual administratif, seolah-olah kebenaran data harus terus diverifikasi bukan karena kesalahan, melainkan karena sistem belum stabil. Hal ini menunjukkan bahwa efisiensi yang dijanjikan oleh digitalisasi belum sepenuhnya terwujud; yang terjadi justru reproduksi pola lama dalam bentuk baru.

Dalam situasi seperti ini, keadilan administratif bergeser menjadi sesuatu yang tidak sepenuhnya dapat diprediksi. Pencairan tidak selalu ditentukan oleh ketepatan kerja, melainkan oleh posisi dalam siklus proses yang tidak transparan. Dengan kata lain, rasionalitas birokrasi bergeser menuju probabilitas sistemik.

Namun demikian, manusia tidak sepenuhnya kehilangan daya. Di dalam ruang-ruang informal, seperti percakapan antaroperator, muncul bentuk solidaritas yang khas. Berbagi pengalaman, strategi, dan bahkan keluhan menjadi mekanisme adaptasi terhadap sistem yang tidak sepenuhnya responsif. Humor, dalam konteks ini, bukan sekadar hiburan, melainkan bentuk kritik yang disampaikan secara aman dan kolektif.

Pertanyaan yang kemudian muncul bukan lagi bersifat teknis, melainkan normatif: jika validasi telah dilakukan dengan benar, mengapa hasilnya tidak konsisten? Jika sistem telah terdigitalisasi, mengapa keputusannya masih terasa arbitrer? Dan jika daerah telah menjalankan fungsinya secara maksimal, mengapa pusat masih mempertahankan kontrol yang demikian dominan?

Jawaban yang paling jujur mungkin tidak sederhana. Teknologi, dalam hal ini, tidak serta-merta mendistribusikan kepercayaan. Ia justru dapat menjadi alat untuk memperkuat kontrol apabila tidak disertai dengan transparansi dan akuntabilitas yang memadai. Dengan demikian, persoalan yang kita hadapi bukan semata-mata persoalan teknis, melainkan persoalan desain kelembagaan.

Pada akhirnya, kita sampai pada satu kesimpulan yang tidak mudah dihindari: validasi dapat diselesaikan oleh manusia, tetapi keadilan tidak selalu dihasilkan oleh sistem. Selama hubungan antara keduanya belum dipulihkan selama pusat belum memandang daerah sebagai mitra yang setara, bukan sekadar pelaksana maka ketimpangan ini akan terus berulang.

Setiap bulan akan selalu menghadirkan cerita yang serupa: kerja yang telah tuntas, data yang telah benar, tetapi hasil yang tetap bergantung pada mekanisme yang jauh dari jangkauan mereka yang paling memahami kenyataan. Dalam kondisi demikian, yang dibutuhkan bukan sekadar perbaikan teknis, melainkan keberanian untuk meninjau ulang cara kita memaknai kekuasaan, kepercayaan, dan keadilan dalam birokrasi digital.

Continue Reading

Menunggu Server Bangun: Catatan Operator di Negeri Validasi

Menunggu Server Bangun: Catatan Operator di Negeri Validasi

Maret 06, 2026  

 

Setiap menjelang pencairan tunjangan profesi, ada satu halaman yang tiba-tiba berubah menjadi tempat ziarah administratif para guru: Info GTK. Di halaman itu, nasib seorang guru sering kali diringkas hanya dalam satu kata: valid atau belum valid.

Kata yang sederhana, tetapi cukup untuk membuat grup WhatsApp sekolah mendadak ramai.

Di balik layar sebenarnya ada sistem lain yang bekerja diam-diam: Dapodik. Dari sinilah semuanya bermula. Operator sekolah memasukkan data jam mengajar, rombongan belajar, penugasan, hingga berbagai detail administratif yang sering kali tidak pernah terlihat oleh publik.

Setelah itu data disinkronkan ke server pusat. Di atas kertas, alurnya tampak rapi: input data, sinkronisasi, sistem memverifikasi, selesai. Namun, seperti banyak hal dalam birokrasi digital, kenyataan jarang sesederhana bagan alur.

Hubungan antara Dapodik dan Info GTK tidak seperti percakapan langsung. Ia lebih mirip surat yang dikirim lewat pos lama. Data dikirim dari sekolah, lalu menunggu ditarik oleh sistem pusat secara berkala. Kadang beberapa hari. Kadang lebih lama ketika server sedang sibuk oleh jutaan data dari seluruh negeri.

Di sinilah jarak antara kerja manusia dan ritme mesin mulai terasa.

Operator sudah memperbaiki data, sinkronisasi sudah dilakukan, tetapi status di Info GTK belum juga berubah. Guru membuka halaman itu berkali-kali, berharap warna merah berubah menjadi hijau. Sementara operator hanya bisa mengulang kalimat yang sudah terlalu sering diucapkan: “Datanya sudah benar. Tinggal menunggu penarikan sistem.”

Dalam praktiknya, validasi memang tidak terjadi setiap saat. Ia berjalan dalam tahap-tahap tertentu. Perubahan data yang dilakukan setelah siklus validasi terakhir sering kali harus menunggu giliran berikutnya agar terbaca oleh sistem.

Akibatnya, pekerjaan operator sering berubah menjadi semacam kerja detektif administratif.

Data dibuka lagi. Jam mengajar dihitung ulang. Rombongan belajar diperiksa satu per satu. Riwayat penugasan guru ditelusuri kembali seperti membaca ulang catatan lama yang sebenarnya tidak pernah berubah.

Kadang masalahnya sangat kecil: satu jam pelajaran yang tidak terbaca sistem, rombongan belajar yang belum tertarik sempurna, atau detail administratif yang bagi manusia terlihat sepele, tetapi cukup bagi sistem untuk menahan validasi.

Di fase inilah operator harus sabar mencari satu-dua detail kecil yang membuat sistem enggan memvalidasi data.

Belum lagi ketika siklus validasi bertemu dengan berbagai tarikan data berkala dari pusat. Validasi bulanan berjalan bersamaan dengan proses lain: pembacaan NIP paruh waktu, verifikasi beban kerja, hingga proses administrasi tunjangan profesi bagi GTT dan GTY.

Ketika semua proses itu berjalan bersamaan, sistem sering terasa melambat. Bukan berhenti, melainkan bergerak pelan seperti kendaraan yang masuk ke jalan sempit.

Di luar ruang operator, muncul fenomena yang hampir selalu hadir setiap periode pencairan: penularan bulanan.

Begitu satu guru membuka Info GTK dan melihat statusnya belum valid, percakapan segera menyebar di grup WhatsApp.

“Punya saya masih merah.”

“Sudah sinkron belum?”

“Di tempat lain katanya sudah valid.”

Dalam hitungan jam, kegelisahan administratif itu menyebar dari satu orang ke orang lain, bahkan lebih cepat daripada sinkronisasi data itu sendiri.

Operator akhirnya menjadi titik singgah dari semua kecemasan itu.

Ironisnya, sistem digital pun tetaplah sistem yang kadang memiliki hari buruk. Halaman Info GTK bisa tiba-tiba sulit diakses. Data muncul tidak lengkap. Atau status berubah tanpa alasan yang mudah dipahami.

Dalam percakapan sehari-hari para operator, kondisi seperti ini biasanya dijelaskan dengan satu kalimat pendek yang sangat familiar: “Sepertinya sistemnya sedang bermasalah.”

Di ruang operator sekolah, sering terlihat ironi kecil birokrasi modern. Negara telah membangun sistem pendidikan berbasis data yang sangat terpusat dan modern. Semua serba digital, serba daring, serba terintegrasi.

Namun, pada level sekolah, penyelesaiannya kadang tetap sederhana: periksa lagi data, perbaiki sedikit, sinkronkan ulang, lalu menunggu.

Operator akhirnya belajar satu hal yang tidak tertulis di buku panduan mana pun: pekerjaan ini bukan hanya memasukkan data. Ia juga pekerjaan menjaga kesabaran kolektif.

Menjelaskan bahwa validasi membutuhkan waktu. Meyakinkan bahwa data sudah benar. Dan kadang dengan sedikit humor mengakui bahwa server pusat pun tampaknya memiliki ritmenya sendiri.

Sampai akhirnya suatu pagi, kata yang ditunggu itu muncul di layar Info GTK: valid.

Grup WhatsApp sekolah mendadak ramai. Operator kembali sepi dari pertanyaan.

Sampai beberapa bulan kemudian, ketika musim validasi datang lagi dan seluruh sekolah kembali melakukan ritual yang sama: membuka halaman Info GTK, menatap layar, dan menunggu server bangun.

Continue Reading