Hardiknas dan Hari Buruh Menggugah Emansipasi Pendidikan dan Kerja di Tengah Lelucon Sosial

Hardiknas dan Hari Buruh Menggugah Emansipasi Pendidikan dan Kerja di Tengah Lelucon Sosial

April 26, 2025  

 

Setiap tanggal satu dan dua Mei, bangsa ini menggelar perayaan rutin bernama Hari Buruh dan Hari Pendidikan Nasional. Dua momen ini, yang seharusnya menjadi peringatan terhadap perjuangan sosial yang panjang dan berdarah, semakin tahun berubah menjadi ritual kosong, dipenuhi pidato formal, seminar motivasi, dan parade simbolik tanpa refleksi. Di balik semua itu, struktur ketidakadilan yang menjadi latar kelahiran kedua hari ini tetap berdiri kokoh.

Pendidikan dan kerja, dua institusi yang diagung-agungkan sebagai motor kemajuan, telah kehilangan makna aslinya. Pendidikan, yang oleh Ki Hadjar Dewantara pernah disebut sebagai "tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak"¹, kini lebih mirip alat penjinakan. Ia diarahkan untuk membentuk manusia yang mudah diarahkan, mudah diatur, dan siap menjadi bagian dari mesin produksi kapitalistik. Dalam dunia hari ini, tuntunan itu tidak lagi mengarah pada pembebasan, tetapi pada integrasi ke dalam struktur sosial yang menindas.

Sebagaimana Stuart Hall pernah tekankan, "Budaya adalah medan pertempuran di mana makna diproduksi dan dipertarungkan"². Pendidikan, sebagai salah satu instrumen budaya, telah menjadi arena di mana ideologi dominan dipaksakan secara halus kepada individu sejak dini. Ia tidak sekadar mengajarkan keterampilan teknis, melainkan juga membentuk cara berpikir, cara merasakan, bahkan cara bermimpi. Pendidikan hari ini mengajarkan bahwa sukses adalah beradaptasi, bukan memberontak. Bahwa bertahan di dunia kerja yang brutal adalah prestasi, bukan tragedi.

Kerja pun mengalami degradasi serupa. Apa yang dahulu diperjuangkan oleh buruh sebagai hak atas kerja yang layak kini digantikan oleh narasi fleksibilitas, mobilitas, dan inovasi. Pekerja masa kini tidak hanya menjual tenaga, tetapi juga harus menjual kepribadian, kreativitas, bahkan mimpi-mimpinya. Fleksibilitas kerja yang dipuja-puja oleh neoliberalisme sejatinya hanyalah nama baru bagi ketidakpastian yang dilembagakan.

Seperti yang diungkapkan Paulo Freire dalam Pedagogy of the Oppressed, "Tidak ada pendidikan yang netral. Ia bisa membebaskan atau menindas"³. Pendidikan yang kita miliki hari ini, dengan segala glorifikasinya terhadap inovasi dan adaptasi, lebih banyak berfungsi untuk menindas, melatih individu agar nyaman hidup dalam ketidakadilan struktural.

Hari Buruh dan Hari Pendidikan Nasional, jika dipahami dengan serius, adalah dua sisi dari pertarungan yang sama. Keduanya lahir dari kesadaran bahwa struktur sosial bukanlah sesuatu yang alami atau tak tergoyahkan. Keduanya menegaskan bahwa kerja manusia tidak seharusnya menjadi alat perbudakan, dan bahwa pendidikan seharusnya memupuk keberanian untuk mengubah dunia, bukan sekadar menyesuaikan diri dengannya.

Sebagaimana E.P. Thompson pernah tuliskan, "Sejarah adalah arena perjuangan antara kekuatan sosial yang bertarung memperebutkan masa depan"⁴. Kita, generasi hari ini, harus memilih: menjadi penonton pasif dari keruntuhan mimpi kolektif, atau menjadi bagian dari upaya keras untuk merebut kembali makna pendidikan dan kerja dari tangan ideologi yang korosif.

Menolak diam bukan sekadar pilihan moral, melainkan keharusan historis. Membayangkan pendidikan yang membebaskan berarti membayangkan sekolah sebagai ruang produksi makna alternatif, tempat di mana siswa tidak hanya diajarkan untuk mencari pekerjaan, tetapi juga untuk memahami dunia dan mengubahnya. Membayangkan kerja yang bermartabat berarti membayangkan dunia di mana produktivitas tidak mengorbankan kemanusiaan, di mana solidaritas lebih utama daripada keuntungan individual.

Sebagaimana Stuart Hall mengingatkan, "Kita tidak lari dari ideologi; kita hanya bisa berjuang melawannya dengan ideologi lain"⁵. Hari ini, ideologi alternatif itu harus dibangun di ruang-ruang pendidikan, di tempat kerja, di jalanan, dan di dalam imajinasi kolektif kita.

Hari Buruh dan Hari Pendidikan Nasional bukan sekadar momen mengenang masa lalu. Ia adalah panggilan untuk bertarung merebut masa depan. Dalam dunia yang enggan berubah, keberanian untuk berpikir, bermimpi, dan bertindak tetap menjadi bentuk perlawanan paling radikal.

Karena dunia ini tidak akan berubah dengan sendirinya. Dunia ini hanya berubah jika ada yang cukup keras kepala untuk menolak tunduk.

Continue Reading

Luka Agraria di Bandung Kapitalisme Primitif dan Api Kesadaran Kelas

Luka Agraria di Bandung Kapitalisme Primitif dan Api Kesadaran Kelas

April 23, 2025  

Bandung, dengan ragam budaya dan kemacetan lalu lintasnya, menyimpan kisah perjuangan agraria yang tak pernah usai. Di balik proyek-proyek megah dan geliat investasi properti, bergulir praktek akumulasi primitif: penggusuran lahan produktif demi keuntungan cepat, sertifikat bodong yang dipakai lempar ke warga, dan tekanan terstruktur untuk menundukkan mereka yang menancapkan kukunya puluhan tahun. Dari kebon rakyat di Kebon Kawung, gang-gang sempit Sukahaji, Desa Tenjolaya di Cicalengka, hingga halaman sekolah di SMAN 1 Bandung, konflik-konflik itu memaksa kita melihat bagaimana modal merambah ruang hidup dan bagaimana kesadaran kelas perlahan bengkel menjadi senjata tandingan.

Di Kebon Kawung, cerita bermula ketika PT Kereta Api Indonesia mengklaim kepemilikan atas tanah seluas hampir dua hektar dengan mengandalkan sertifikat Hak Pakai kolonial yang peta dan alamatnya tak pernah cocok dengan realita lapangan. Warga yang selama puluhan tahun menanam padi, jagung, dan membuka kios di tepi rel, tiba-tiba didesak menyerahkan tanah mereka. Tanah itu bukan lagi basis penghidupan, melainkan komoditas paling cair—siapa cepat dia dapat. Dalam kerangka Marx, ini adalah “akumulasi primitif” yang mengutamakan pelepasan paksa hak atas alat-alat produksi (dalam hal ini tanah) demi melancarkan sirkulasi modal. Petani dan penduduk lokal, yang semula berada pada ambang kepahitan (class in itself), perlahan dihadapkan pada kebutuhan membentuk solidaritas nyata demi mempertahankan eksistensinya.

Jika di Kebon Kawung kita melihat akal sehat tergilas oleh sertifikat bodong, di Sukahaji pola intimidasi tampil lebih gamblang. Pagar seng berduri muncul bagai benteng Berlin dadakan, memutus akses jalan puluhan rumah dan kios warga. Seolah tak cukup dengan tembok baja, pagi-pagi kebakaran misterius pun merebak di beberapa bangunan, sehari sebelum persidangan pertama diselenggarakan. Api yang menjerat kayu dan atap itulah puing ketakutan yang sengaja dihembuskan oleh aktor-aktor tanah, berharap warga kembali ke kepasrahan. Namun keadaan memunculkan kesadaran baru: warga lintas usia mulai berkoordinasi, mendirikan posko darurat, dan menggunakan media sosial sebagai corong perlawanan. Dalam perspektif Gramsci, inilah lahirnya “hegemoni tandingan” kesadaran kritis yang mematahkan wacana hegemonik pemilik modal.

Cicalengka, dengan panorama pegunungan dan sawah yang rimbun, menyimpan babak paling emosional. Video Nenek Jubaedah yang meratap di depan kamera viral, menuntut agar eksekusi lahan yang dibeli suaminya puluhan tahun lalu ditunda. Ketika ibu-ibu dan bapak-bapak berkumpul dengan spanduk penolakan, mereka bukan hanya mempertahankan tempat tinggal, tapi juga menyuarakan gagasan sejarah kolektif: bahwa tanah adalah hak rakyat. Upaya eksekusi pada April 2025 akhirnya tertunda karena berbagai persoalan administrasi, namun perjuangan itu menggenjot diskursus publik tentang transparansi Badan Pertanahan Nasional dan mekanisme penyelesaian sengketa berbasis partisipasi warga.

Bahkan lembaga pendidikan pun tak kebal. Di SMAN 1 Bandung, separuh hamparan sekolah digugat pihak swasta yang mengklaim hak atas sebagian besar lahan melalui putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Ruang kelas tertunda pembaharuan, praktik laboratorium disetop sementara, dan murid-murid harus menempelkan spanduk “Tanah Sekolah Bukan Komoditas” di tembok-tembok koridor. Sekolah, yang seharusnya menjadi tempat melepaskan belenggu ketertinggalan sosial, justru terjerat dalam pusaran kapital agraria. Ironi ini menegaskan bahwa kapitalisme agraria tak kenal batas; ia menggerus ruang belajar sebagaimana ia menggerus ruang tawon di ladang.

Dari sudut pandang teori kiri, rangkaian konflik ini bukan sekadar insiden terpisah, melainkan manifestasi struktur ekonomi-politik yang terus mereproduksi ketimpangan. Marx mengajarkan bahwa kepemilikan modal memunculkan relasi eksploitasi; ketika petani kehilangan tanah, mereka diseret ke sektor informal, bergantung pada upah murah dan tidak memiliki daya tawar. Gramsci menambahkan bahwa hegemonia budaya narasi legalitas sertifikat dan putusan pengadilan menjadi alat ideologis yang menutupi kekerasan struktur. Althusser bahkan menyorot bagaimana “aparatus ideologis negara” memperkuat kepentingan modal, demikian pula aparat keamanan yang kerap hadir untuk mengeksekusi atas nama “ketertiban.”

Bagi blogger dan organic intellectual, tugas kita adalah merajut benang merah: menggambarkan bagaimana akumulasi primitif tak hanya merampas tanah, tetapi juga menundukkan kesadaran. Kita harus menyalakan narasi tandingan, memicu diskusi tentang reforma agraria yang sejati yang tidak berhenti pada pembagian sertifikat, melainkan menuntut redistribusi kekayaan, pendidikan politik bagi petani dan warga kota, serta lembaga pertanahan yang akuntabel. Hegemoni tandingan ini harus ditempa melalui tulisan, dialog, dan praktik solidaritas lintas kelas.

Karena pada akhirnya, perlawanan agraria di Bandung bukan sekadar urusan siapa memiliki sertifikat. Ia tentang menegaskan hak atas eksistensi, martabat, dan masa depan kolektif. Tanah bukan hanya segumpal bagian bumi; ia nadi kehidupan dan laboratorium rekayasa kesadaran kelas. Menyibak selubung legalitas yang menindas sama artinya dengan menumbuhkan benih revolusi agraria, tempat modal bukan lagi dewa tertinggi, tetapi salah satu aktor yang harus ditekan oleh kekuatan rakyat yang bersatu.

Bandung Sabubukan

TEGAKAN REFORMA AGRARIA SEJATI

Continue Reading

SupremasiSipil yang Plin Plan

SupremasiSipil yang Plin Plan

April 21, 2025  

Di negeri yang pernah menyebut dirinya demokrasi muda, kita menyaksikan satu per satu prinsip dasar demokrasi tergerus diam-diam, nyaris tanpa perlawanan. Tak ada kudeta, tak ada tank di jalanan, tapi rasa-rasanya sipil sudah lama tak berdaulat di rumahnya sendiri. Jas yang dulu melambangkan kepemimpinan sipil kini hanya tampilan luar. Isinya seragam. Cara berpikirnya seragam. Dan kadang, isi bicaranya pun tak jauh beda dari aba-aba barak.

Supremasi sipil, konsep yang dulu digembar-gemborkan reformasi 1998, kini terdengar seperti jargon tua yang disimpan dalam arsip. Sekadar kata-kata indah yang sudah lama tak lagi jadi praktik. Padahal, dalam demokrasi sejati, sipillah yang seharusnya memegang kendali atas militer. Militer tunduk pada otoritas sipil. Karena di tangan sipil ada mandat rakyat. Sedangkan militer, betapapun jasanya besar, bukan representasi rakyat. Ia alat, bukan pengambil keputusan. Ia pelaksana, bukan penentu arah bangsa.

Namun hari-hari ini, yang terjadi justru sebaliknya. Kita melihat panggung politik dipenuhi wajah-wajah bekas jenderal. Mereka datang membawa kredensial kedisiplinan, ketegasan, dan citra bersih. Hal-hal yang tampaknya sudah sangat langka di antara para politisi sipil. Dan masyarakat, yang sudah terlalu lelah dengan dagelan partai, terlalu jenuh dengan drama korupsi, akhirnya menyambut mereka dengan tangan terbuka. Ironisnya, justru dari keputusasaan terhadap sipil, kekuasaan militer diberi jalan.

Tapi kita lupa satu hal mendasar. Keefektifan bukan pembenaran absolut. Ketegasan bukan jaminan keadilan. Dan stabilitas, tanpa ruang bagi kritik dan partisipasi, bukan stabilitas. Itu represi. Supremasi militer atas sipil bukan hanya masalah struktur, melainkan masalah budaya. Ia menciptakan masyarakat yang takut bertanya, enggan berdebat, dan terbiasa patuh. Demokrasi tanpa suara sipil yang kuat akan berubah menjadi demokrasi kosmetik. Tampak baik di permukaan, tapi keropos di dalam.

Yang lebih berbahaya adalah ketika masyarakat mulai menginternalisasi logika militer dalam kehidupan sehari-hari. Sekolah-sekolah mulai menanamkan kepatuhan, bukan nalar. Media-media menggambarkan kepemimpinan ideal sebagai figur yang keras, galak, tak bisa diganggu gugat. Kita perlahan kehilangan keberanian untuk berbeda pendapat, dan mulai menganggap pertanyaan sebagai bentuk pembangkangan.

Ini bukan sekadar tentang siapa yang duduk di kursi kekuasaan. Ini tentang siapa yang memiliki legitimasi untuk berbicara atas nama rakyat. Ketika sipil takut pada seragam, bukan hormat padanya, maka relasi kuasa sudah timpang. Dan relasi yang timpang, dalam sejarah manapun, tak pernah menghasilkan masyarakat yang sehat.

Supremasi sipil bukan sekadar idealisme. Ia adalah prasyarat agar negara tidak berubah menjadi mesin yang hanya mengabdi pada logika keamanan dan ketertiban. Negara bukan kamp militer. Warga negara bukan prajurit. Dan politik bukan instruksi dari atas ke bawah. Dalam negara demokratis, rakyat adalah komando tertinggi. Bukan jenderal. Bukan menteri. Bukan elite mana pun yang tak pernah diuji lewat suara rakyat.

Kini saatnya kita bertanya dengan serius. Benarkah demokrasi masih hidup jika sipil hanya jadi pelengkap, sementara seragam mengendalikan panggung? Dan jika jawabannya tidak, kita harus memutuskan. Diam dan menerima, atau bersuara dan memperjuangkan kembali tatanan yang sehat. Karena jika seragam terus mengalahkan jas, maka pada akhirnya, kita semua akan dikomando, bukan diajak berpikir.

Aluta Contuinita

Continue Reading

Kartini, CEO Revolusi Literasi

Kartini, CEO Revolusi Literasi

April 19, 2025  

Bayangkan R A Kartini sebagai CEO revolusi pemikiran perempuan pada masa feodal Jawa, melangkah ke panggung tanpa presentasi PowerPoint yang rapi atau notulen rapat yang tertata, hanya dengan sebatang pena dan semangat pemberontakan intelektual yang membara. Ia menatap struktur patriarki yang terpatri di setiap kurikulum, adat istiadat, dan percakapan santai di teras rumah, lalu dengan santai memanggilnya out of date. Tanpa perlu izin dari dewan direksi budaya, Kartini menyodorkan pertanyaan sulit “Mengapa saya tidak boleh bersekolah setinggi anak laki laki” dan dalam satu kalimat menggeser key performance indicator yang menjaga perempuan tetap pasif.

Surat surat Kartini bagaikan pitch deck paling disruptif dalam sejarah emansipasi. Tiap kalimatnya mengandung threat model bagi sistem yang mengira bahwa perempuan hanya sekadar user interface yang manis. Habis gelap terbitlah terang menjadi tagline kuat yang bukan sekadar pepatah manis, melainkan mandat eksekutif bahwa pengetahuan adalah obor yang membakar bayangan kebodohan patriarki. Kartini mengubah peran perempuan dari silent stakeholder menjadi active contributor, membuktikan bahwa ide dan aspirasi perempuan adalah aset strategis, bukan liability yang harus dikesampingkan.

Dalam ruang eksistensialisme, Kartini mengajarkan bahwa esensi perempuan tidak diprogram secara otomatis lewat kode genetik atau norma tradisional, melainkan terbentuk berdasar keputusan berulang yang diambil setiap hari. Ia menegaskan bahwa memilih untuk tidak memilih tetaplah keputusan yang berdampak. Ia memaksa kita bertanya siapa yang menulis roadmap budaya, siapa yang mengatur scope dan objective, dan bagaimana kita mengukur deliverables pemberdayaan perempuan. Jika patriarki beroperasi sebagai legacy system yang stagnan, Kartini memperkenalkan agile mindset dengan iterasi sosial dan feedback loop berkelanjutan, meminta kita terus melakukan retrospective terhadap norma lama.

Perjuangan Kartini tidak berhenti bersama guliran tinta di atas surat. Ia merambat ke generasi berikutnya melalui sosok seperti Dewi Sartika yang menggarisbawahi bahwa akses pendidikan tanpa kualitas hanya akan menghasilkan formasi pasif. Ia menegur pengambil kebijakan agar investasi dalam perempuan diukur bukan dari jumlah orang yang masuk ruangan kelas, tetapi dari seberapa sering perempuan mengemukakan ide dan memimpin diskusi. Ia menantang kita untuk mengubah key result area dari laporan statistik menjadi testimoni riil tentang perubahan mindset.

Kini di era media sosial dan big data, patriarki menyusup lewat algoritma yang menyoroti konten ringan dan mengabaikan prestasi perempuan. Judul berita yang mengeksploitasi gaya hidup menjadi bait clickbait yang menjebak audiens di dalam sangkar stereotip. Di sinilah literasi kritis menjadi deliverable utama: jangan cuma scroll dan like, tetapi jalankan audit mendalam terhadap siapa yang membuat narasi, apa business model-nya, dan siapa yang diuntungkan. Jadikan hot take Anda buah analisis tajam bukan sekadar retweet tanpa komitmen.

Tugas kita bukan menghancurkan kaum pria, melainkan mendesain ulang sistem corporate governance sosial agar inklusivitas tercapai. Kita perlu membangun forum diskusi yang tak lagi top down, melainkan platform kolaboratif dengan equal participation. Kita butuh training session yang interaktif bukan seminar monoton. Kita harus memastikan perempuan mendapat speaking slot, bukan hanya sebagai panel pengisi quota. Kita bangun kanal komunikasi di mana setiap suara perempuan menjadi headline, bukan footnote.

Revolusi literasi patriarki berarti memindai ulang struktur kekuasaan dan meredefinisi istilah empowerment. Ini bukan campaign jangka pendek, melainkan strategic roadmap jangka panjang yang berprinsip continuous improvement. Gagal cepat atau fail fast justru disambut sebagai momentum belajar. Setiap kegagalan mengandung data untuk pivot strategi dan scale up upaya yang lebih efektif.

Ruang pertemuan eksistensial menanti kita setiap hari. Anda bisa memilih menjadi user pasif dalam narasi sejarah, menerima skrip yang diwariskan, atau menjadi cofounder yang menulis ulang legacy perusahaan bernama masyarakat. Saat kita menggerakkan pena di atas kertas, mengetik kata di media sosial, atau berdiri memimpin diskusi, kita sedang menciptakan KPI baru bagi kesetaraan. Dan ketika peta kekuasaan itu tergambar ulang, gelap hanya akan menjadi legenda masa lalu, sementara terang akan menjadi tatanan baru yang tak bisa ditawar.

Continue Reading

Pledoi Si Pembaca Enny Arrow dan Pengakuan Tak Terucap dari Dunia yang Terlarang

Pledoi Si Pembaca Enny Arrow dan Pengakuan Tak Terucap dari Dunia yang Terlarang

April 15, 2025  

Nietzsche pernah bilang, “Moralitas adalah insting kawanan.” Tapi Nietzsche belum pernah baca Enny Arrow di toilet umum sambil ngumpet dari satpam. Andaikan dia sempat, mungkin kalimat itu akan berbunyi lain: moralitas adalah ketakutan orang kaya terhadap kenikmatan orang miskin.

Karena begini: di negeri ini, tubuh adalah dosa, kecuali kalau ditampilkan dalam iklan kecantikan atau kampanye pemilu. Hasrat adalah aib, kecuali kalau diam-diam bisa dijual. Dan membaca Enny Arrow? Ah, itu dianggap kejahatan, kecuali kau pejabat yang menyimpannya sebagai guilty pleasure di folder bernama “kerja dinas”.

Saya membaca Enny Arrow bukan karena saya bejat. Saya membacanya karena saya waras. Di dunia yang penuh basa-basi, kadang satu paragraf cabul lebih menyentuh daripada seribu ceramah motivasi.

Apa salahnya membaca cerita tentang tubuh? Apakah tubuh ini bukan milik saya? Siapa yang memberi wewenang pada moral publik untuk menata isi pikiran pribadi saya? Di sinilah saya ingin bersaksi, atas nama para pembaca gelap: bahwa Enny Arrow lebih jujur dari iklan pasta gigi, lebih membebaskan daripada RUU yang katanya berpihak pada rakyat tapi tak pernah turun ke dapur.

Saya membaca Enny Arrow karena Marx benar: kesadaran manusia ditentukan oleh kondisi materialnya. Dan kondisi saya? Tidak punya AC, kerja kontrak, saldo pas-pasan. Jadi kalau saya memilih cerita yang bisa membuat saya berkeringat bukan karena tagihan, biarkan itu jadi bentuk perlawanan kelas.

Foucault menulis tentang bagaimana kekuasaan bekerja lewat disiplin tubuh. Tapi Enny Arrow mengajari saya bahwa tubuh juga bisa membalas. Dengan gerakan. Dengan gesekan. Dengan desahan yang ditulis tanpa malu. Ini bukan cuma erotika. Ini estetika dari yang dibungkam. Enny bukan sekadar pengarang cabul. Ia adalah suara yang menjelaskan bagian tubuh yang tak pernah dijelaskan oleh guru PPKn.

Dan kami, para pembacanya, adalah kaum yang tidak dilindungi undang-undang, tapi tetap bisa tertawa dalam sunyi. Kami membaca bukan untuk menjadi lebih pintar. Kami membaca untuk tetap merasa hidup.

Kata Pidi Baiq, "Perasaan tidak bisa diatur. Maka jangan main-main dengan yang namanya perasaan." Saya tambahkan: jangan main-main juga dengan yang namanya pembaca Enny Arrow. Karena kami mungkin tidak bisa kutip Derrida, tapi kami tahu rasanya dikejar satpam waktu baca “Perawan di Ujung Gang” sambil makan cilok.

Ini pledoi kami, untuk tubuh yang ingin bersuara. Untuk pikiran yang ingin menyimpang. Untuk bacaan yang tidak minta disetujui, hanya dimengerti.

Dan kalau semua ini dianggap cabul, maka biarlah. Lebih baik cabul dan jujur, daripada sopan tapi palsu.

Continue Reading