Makan Bergizi Gratis, Ledakan Demografi, dan Potensi Pendapatan Asli Daerah

Makan Bergizi Gratis, Ledakan Demografi, dan Potensi Pendapatan Asli Daerah

Februari 27, 2026  

Kita ini bangsa yang kalau dengar kata “gratis” langsung refleks berdiri tegak. Apalagi kalau ditambah embel-embel “bergizi”. Rasanya seperti kombinasi promo minimarket dan janji kampanye: menggoda, menenangkan, sekaligus bikin penasaran.

Makan bergizi gratis terdengar seperti surga kecil di jam istirahat sekolah. Anak-anak kenyang, orang tua lega, negara terlihat seperti ibu kos yang tiba-tiba baik hati. Tapi sebagai bangsa yang sudah kenyang pengalaman, kita tahu: tidak ada yang benar-benar gratis. Yang ada cuma metode pembayarannya dipindah ke belakang layar, lewat APBN dan APBD yang bekerja lembur.

Nah, di sinilah mulai menarik.

Kita sedang menghadapi ledakan demografi. Anak muda akan membanjir ke usia produktif. Kalau ini film laga, ini adegan slow motion ketika ribuan pasukan siap turun ke medan tempur bernama pasar kerja. Pertanyaannya: mereka datang dengan tenaga prima atau cuma modal percaya diri dan akun LinkedIn?

Secara teori, makan bergizi gratis itu fondasi biologis. Logikanya sederhana: anak sehat, belajar lebih fokus, tumbuh optimal, jadi tenaga kerja berkualitas. Tidak ada yang salah. Bahkan masuk akal.

Tapi hidup tidak pernah sesederhana buku panduan.

Istilah “bergizi” itu lentur. Seberapa bergizi? Apakah mengikuti standar ilmiah ketat, atau standar “yang penting ada lauknya”? Kita ini kreatif. Nasi plus mi instan saja bisa disebut menu kombo. Jangan-jangan nanti yang penting ada karbo, ada protein, selesai. Anak kenyang, laporan jalan, foto distribusi naik ke media sosial dengan caption penuh harapan.

Lalu kata “gratis”. Gratis bagi siswa, iya. Tapi bagi anggaran? Ini proyek logistik raksasa. Bahan pangan, distribusi, dapur umum, tenaga kerja, pengawasan. Itu semua berputar dalam sistem ekonomi.

Dan di titik ini, pemerintah daerah mulai menyeduh kopi lebih serius.

Sejak era desentralisasi pasca-Soeharto, daerah tidak lagi sekadar menunggu jatah. Mereka dituntut kreatif. Ukurannya jelas: Pendapatan Asli Daerah. PAD itu semacam rapor kemandirian. Semakin tebal, semakin percaya diri kepala daerahnya.

Program makan bergizi gratis—yang didorong jadi agenda besar oleh Prabowo Subiantobisa jadi tambang emas kalau dikelola cerdik. Bayangkan kalau bahan pangan diserap dari petani lokal. Peternak ayam kebagian kontrak. UMKM dapur hidup. BUMD ikut main di distribusi. Uang muter di daerah sendiri. Pajak dan retribusi ikut terkumpul. PAD naik pelan tapi pasti.

Ini yang saya sebut jalan ninja fiskal. Tidak perlu menaikkan pajak secara brutal. Cukup pastikan uang dari program sosial tidak kabur ke luar daerah.

Masalahnya, jalan ninja itu tipis. Sedikit saja salah langkah, berubah jadi jalan pintas.

Kalau pengadaan hanya dikuasai pemain lama. Kalau kualitas makanan diturunkan demi efisiensi. Kalau “bergizi” berubah jadi formalitas administratif. Maka yang gemuk bukan anak-anak, tapi laporan serapan anggaran.

Ledakan demografi itu bukan cuma soal jumlah manusia. Itu soal ekspektasi. Generasi muda hari ini tidak cuma ingin kenyang. Mereka ingin peluang. Mereka ingin mobilitas sosial. Mereka ingin masa depan yang tidak cuma dijanjikan di spanduk.

Kalau kita serius, maka makan bergizi gratis harus jadi bagian dari desain besar: gizi kuat, pendidikan waras, industri tumbuh, lapangan kerja nyata. Jangan sampai kita sibuk memastikan anak-anak kenyang, tapi lupa memastikan mereka punya tempat bekerja ketika dewasa.

Karena bayangkan skenario terburuknya: generasi sehat secara fisik, tapi menganggur secara struktural. Itu bukan bonus demografi. Itu antrean panjang dengan kadar hemoglobin bagus.

Kita boleh optimis. Bahkan perlu. Tapi optimisme tanpa skeptisisme itu seperti makan tanpa cek tanggal kedaluwarsa. Terlihat baik-baik saja, sampai perut mulai protes.

Jadi, makan bergizi gratis bisa jadi investasi masa depan sekaligus potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Bisa jadi fondasi menyambut ledakan demografi. Tapi hanya kalau standar gizinya jelas, tata kelolanya ketat, dan orientasinya tidak melulu pada serapan anggaran.

Kalau tidak, ya kita cuma akan jadi bangsa yang bangga dengan program besar, angka PAD naik sedikit, dan generasi muda yang tetap bertanya: “Setelah kenyang, lalu apa?”

 

Continue Reading

Delusi Boomers dan Mitos Etos Lama di Atas Fondasi Kapitalisme yang Sudah Retak

Delusi Boomers dan Mitos Etos Lama di Atas Fondasi Kapitalisme yang Sudah Retak

Februari 12, 2026  

Istilah delusi boomers mungkin lahir dari ruang-ruang komentar media sosial, dari nada bercanda yang separuh kesal. Tapi di balik kelucuannya, ada kegelisahan yang tidak main-main. Ia muncul dari generasi yang merasa ditagih standar keberhasilan lama, sementara panggung sosial-ekonominya sudah diganti total. Yang disebut “delusi” itu sesungguhnya bukan soal gangguan persepsi, melainkan benturan antara ingatan pembangunan dan realitas krisis kapitalisme hari ini.

Generasi baby boomers tumbuh dalam suasana yang setidaknya secara relatif menawarkan janji stabilitas. Negara hadir cukup kuat, sektor formal berkembang, harga tanah belum menjadi ladang spekulasi masif, dan pendidikan tinggi belum sepenuhnya berubah menjadi komoditas mahal. Ada keyakinan yang terasa masuk akal: bekerja keras, bertahan di satu pekerjaan, menabung, lalu pelan-pelan naik kelas. Mobilitas sosial bukan dongeng; ia punya jalur yang terlihat.

Masalahnya, kapitalisme tidak pernah diam. Ia bergerak, mengubah bentuknya, dan seringkali meninggalkan mereka yang tidak menyadari pergeseran itu. Dari industri manufaktur yang relatif stabil, kita masuk ke ekonomi jasa, lalu ke kapitalisme platform. Kerja tetap berubah menjadi kontrak. Kontrak berubah menjadi proyek. Proyek berubah menjadi gig. Risiko yang dulu ditanggung negara dan perusahaan, kini dipindahkan ke pundak individu. Jaminan sosial menipis, biaya hidup melonjak, sementara upah riil berjalan di tempat.

Namun narasi lama tetap dipertahankan: kalau gagal, berarti kurang giat. Kalau belum punya rumah, berarti kurang hemat. Seolah-olah struktur ekonomi tidak pernah berubah. Seolah-olah harga properti yang melambung hanyalah soal manajemen keuangan pribadi. Di sinilah kritik generasi muda menemukan nadanya. Mereka tidak sekadar menolak nasihat; mereka menolak penyederhanaan.

Dalam kacamata ekonomi-politik, yang bekerja di sini adalah mitos meritokrasi. Sistem yang timpang membutuhkan cerita bahwa ia tetap adil. Kerja keras dijadikan mantra universal agar ketimpangan tampak sebagai akibat perbedaan usaha, bukan distribusi kekuasaan. Padahal akumulasi kapital hari ini semakin terkonsentrasi. Tanah, aset, dan akses modal dikuasai oleh segelintir elite, sementara mayoritas bergulat dengan cicilan, kontrak jangka pendek, dan ketidakpastian masa depan.

Ironisnya, sebagian boomers sendiri pernah menikmati kebijakan yang lebih berpihak pada publik: subsidi, harga tanah yang belum sepenuhnya dikapitalisasi, serta ekspansi lapangan kerja formal. Tetapi memori kolektif itu sering dibingkai sebagai kemenangan personal semata. Di situlah terjadi semacam amnesia struktural. Keberhasilan dianggap murni buah etos kerja, bukan juga hasil konfigurasi politik-ekonomi yang mendukung.

Istilah delusi boomers memang terdengar kasar. Tapi kemunculannya menandai sesuatu yang lebih dalam: frustrasi kelas pekerja dan kelas menengah muda yang merasa tangga mobilitas sosialnya mulai rapuh. Mereka hidup dalam masyarakat risiko, meminjam istilah Ulrich Beck, di mana kegagalan dipersonalisasi, sementara sumber masalahnya sistemik. Ketika semua risiko ditarik ke ranah individu, kritik terhadap struktur menjadi terdengar seperti keluhan.

Pada akhirnya, konflik ini bukan sekadar soal beda generasi. Ia adalah soal siapa yang diuntungkan oleh fase tertentu kapitalisme dan siapa yang mewarisi krisisnya. Jika kita terus membacanya sebagai perang usia tua melawan muda kita justru melewatkan inti persoalannya: distribusi sumber daya yang semakin timpang dan legitimasi sistem yang dipertahankan lewat bahasa moralitas.

Barangkali yang perlu dikoreksi bukan hanya cara satu generasi memandang generasi lain, tetapi cara kita memahami perubahan struktur yang sedang berlangsung. Tanpa kesadaran itu, kerja keras akan terus dielu-elukan sebagai solusi tunggal, sementara ketimpangan tetap beroperasi dengan tenang. Dan istilah “delusi” akan terus dipakai bukan karena orang tidak rasional, melainkan karena sistem terlalu cepat berubah, sementara kesadarannya tertinggal beberapa langkah di belakang.

Continue Reading